Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan serangkaian paket kebijakan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2023. Tanpa paket kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami pelemahan sebesar 4,81%. Sri Mulyani mengatakan bahwa dengan adanya paket kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV bisa mencapai 5,01% sehingga pada akhir tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tetap dijaga sebesar 5,04%.
Paket kebijakan tersebut terdiri dari enam insentif atau bantuan. Pertama, pemerintah memberikan tambahan bantuan beras hingga bulan Desember karena harga beras yang masih tinggi. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada 18,8 juta keluarga penerima sembako.
Pemerintah juga akan mengenjot program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan menyalurkan dana sebesar Rp 297 triliun pada tahun ini. Pemerintah juga memberikan insentif perumahan dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk rumah di bawah Rp 5 miliar. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi sebesar Rp 4 juta per rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membeli rumah seharga Rp 160 juta hingga Rp 350 juta.
Terakhir, pemerintah juga memberikan bantuan kepada keluarga tidak mampu melalui program rumah sejahtera terpadu, di mana rumah mereka diperbaiki dengan anggaran hingga Rp 20 juta.
Pemerintah berharap paket kebijakan ini dapat dieksekusi dalam dua bulan terakhir. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa PPN DTP menjadi prioritas dalam paket ini untuk menopang konsumsi.
