Pemerintah mempercepat pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) sebagai bagian dari upaya mengalihkan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke gas bumi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembangunan 115.000 sambungan rumah (SR) telah rampung pada tahun ini, sebelum dilanjutkan dengan ekspansi jargas sekitar 1 juta sambungan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan jargas menjadi salah satu bentuk konversi energi yang sedang berjalan. Pemerintah, kata dia, akan segera melanjutkan pembangunan tambahan jaringan tersebut.
“Contoh tahun ini jargas 115.000 (SR) kan sudah selesai. Itu kan juga salah satu konversi yang berjalan. Lalu sebentar lagi akan ada juga jargas tambahan 1 juta (SR),” ujar Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Data pengguna LPG dan Solar disinkronkan
Selain membangun infrastruktur jargas, pemerintah menata distribusi serta mengendalikan volume LPG bersubsidi. Langkah itu dilakukan dengan mengoptimalkan basis data pengguna terpadu agar penyaluran subsidi lebih efisien dan tepat sasaran.
Laode mengatakan penataan tersebut telah dilakukan selama dua tahun. Pemerintah kini memiliki basis data yang perlu dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung pengendalian subsidi.
Data MyPertamina disinkronkan dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta data Kepolisian terkait kendaraan. Integrasi ini digunakan dalam penataan penyaluran LPG dan Solar bersubsidi.
“Kita sudah punya data MyPertamina, disempurnakan dengan Dukcapil, disempurnakan lagi nanti dengan data dari Kepolisian terkait kendaraan. Nah itu nanti dilakukan penataan,” kata Laode.
Menurut dia, volume penetapan Solar subsidi dan LPG tetap sama dengan tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut ditempuh agar proses penataan berbasis data dapat berjalan dan mendukung pengendalian subsidi.
Pertagas diminta susun masterplan jargas
Pengembangan jargas juga mendapat dorongan dari Danantara. Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, meminta PT Pertamina Gas (Pertagas) mengambil peran strategis dalam pembangunan jaringan gas nasional.
Dalam pertemuan dengan jajaran direksi Pertagas di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Selasa (29/9/2026), Dony menyebut jargas dapat menjadi enabler untuk menurunkan subsidi energi dan mengurangi devisa yang keluar akibat impor LPG.
“Kalau ini bisa kita lakukan ke depan, menurut saya ini Pertamina Gas ini akan menjadi enabler kita untuk menurunkan subsidi di sisi energi kita. Yang kedua juga mencegah terjadinya devisa outflow kita,” ujar Dony, dikutip dari akun Instagram @bumn_id.
Pertagas diarahkan menyiapkan masterplan jargas nasional yang memuat arah pengembangan infrastruktur, model bisnis, dan strategi pasar. Dony memberi waktu dua hingga tiga bulan atau paling lambat sampai akhir tahun untuk mempresentasikan rencana tersebut. Pengembangan awal dapat dimulai dari kota-kota besar, seperti Jakarta atau Surabaya.
Direktur Utama Pertagas Indra Pehulisa Sembiring mengatakan perusahaan tersebut kini mengoperasikan transportasi gas di Pulau Jawa, terutama setelah beroperasinya Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang. Pipa yang dibangun dengan dana APBN itu kemudian pengoperasiannya diserahkan kepada Pertagas melalui mekanisme tender.
Rincian proyek dan anggaran
Berdasarkan data Kementerian ESDM, program jargas rumah tangga dengan kontrak jamak tahun anggaran 2025-2026 mencakup pembangunan 119.379 SR dengan anggaran Rp539,5 miliar.
Pemerintah juga mencatat tambahan 41.819 SR dengan nilai Rp328,33 miliar. Sementara itu, proyek jargas kontrak jamak 2026-2028 mencakup 959.232 SR dengan anggaran Rp3,351 triliun.
