Gangguan pelayaran di Selat Hormuz telah menekan ekonomi Irak dari dua sisi sekaligus: ekspor minyak terhambat, sementara pasokan barang impor menyusut dan harganya meningkat. Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi menyebut negaranya menghadapi tantangan ekonomi luar biasa setelah terseret dalam pusaran perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
Mengutip Al Jazeera, Sabtu (26/09/2026), Irak diperkirakan kehilangan pendapatan minyak sekitar US$60 miliar atau setara Rp1.068 triliun. Kerugian itu terjadi karena negara tersebut sempat tidak dapat mengekspor sekitar 90% minyaknya melalui rute Teluk, yang kini menjadi titik penting dalam negosiasi sengit antara Washington dan Teheran.
Ketergantungan Irak terhadap sektor minyak membuat gangguan tersebut berdampak langsung pada keuangan negara. Pendapatan minyak menyumbang lebih dari 90% anggaran federal Irak. Sejak aliran perdagangan bebas melalui Selat Hormuz berhenti pada akhir Februari, rantai pasokan ikut terganggu, waktu pengiriman bertambah, dan biaya transportasi meningkat.
Impor menyusut, harga barang melonjak
Dampak gangguan pasokan terlihat di pusat-pusat perdagangan, termasuk Baghdad. Alaa-Eddin Sulaibi, pemilik supermarket di ibu kota Irak, mengatakan porsi barang impor di tokonya turun dari sekitar 90% menjadi 70%. Pada saat yang sama, harga barang naik antara 25% dan 30%.
“Kami tidak punya pilihan selain menjual produk lokal, meskipun kualitasnya tidak sama dengan produk impor,” tuturnya.
Penurunan impor tersebut mencerminkan tekanan yang dihadapi konsumen dan pelaku usaha. Irak harus mencari alternatif barang lokal ketika pasokan dari luar negeri berkurang, sementara biaya distribusi dan harga produk mengalami kenaikan tajam.
Dinar melemah, cadangan devisa menurun
Tekanan ekonomi juga tercermin dari pergerakan dinar Irak terhadap dolar AS di pasar paralel. Nilai tukar dinar sempat melemah hingga 1.600 per dolar AS pada pekan lalu. Angka itu berada jauh di atas kurs resmi 1.300 dinar per dolar AS dan kurs sebelum perang sebesar 1.540 dinar.
Pemerintah Irak juga menghadapi pengetatan pasokan dolar. Pada April, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menangguhkan pengiriman uang tunai fisik dari rekening pendapatan minyak Irak di AS. Keputusan tersebut diambil di tengah tekanan terkait aktivitas milisi yang didukung Iran.
Pengiriman uang tunai itu sempat dilanjutkan sebagian pada Juli. Namun, AS secara terbuka menuduh sejumlah bank swasta Irak terlibat dalam operasi penyelundupan dolar dalam skala besar ke Iran.
Bank Sentral Irak (CBI) membantah adanya kekurangan dolar dan menyatakan lonjakan nilai tukar di pasar paralel dipicu ekspektasi spekulatif pihak tertentu. Pernyataan itu berbeda dengan catatan Penasihat Keuangan PM Irak Mudher Mohammed Salih, yang menyebut cadangan devisa CBI turun dari sekitar US$106 miliar atau Rp1.886,8 triliun sebelum perang menjadi US$80 miliar atau Rp1.424 triliun pada akhir Agustus.
Peneliti ekonomi internasional di Anglia Ruskin University, Ziad al-Hashimi, menilai krisis tersebut memperlihatkan kelemahan struktural ekonomi Irak yang telah berlangsung lama, terutama ketergantungan pada minyak dan barang asing.
“Krisis ini telah mengungkap ketidakseimbangan yang mendalam dalam struktur ekonomi Irak, yang paling menonjol adalah ketiadaan perlindungan yang mampu melindungi ekonomi di masa gejolak,” paparnya.
Menurut Hashimi, pemerintah Irak hanya dapat mengandalkan langkah-langkah jangka pendek, termasuk pinjaman, untuk membatasi dampak krisis. Namun, ia menegaskan, langkah tersebut bukan solusi sejati.
