Efisiensi APBN 2027 Berlanjut, Anggaran Tak Asal Dipotong

Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diperkirakan untuk pertama kalinya menembus Rp4.000 triliun. Namun, kenaikan tersebut tidak akan diikuti pemangkasan anggaran secara serampangan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, pemerintah akan mengarahkan efisiensi pada kualitas dan ketepatan sasaran belanja.

“Pada RAPBN 2027, kita desain sehingga kemungkinan besar, ini pertama kali dalam sejarah Indonesia belanja negara melebihi Rp 4.000 triliun. Tapi belanja ini harus bisa menyentuh titik-titik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Suahasil di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran

Menurut Suahasil, peningkatan belanja negara harus tetap disertai upaya memperbaiki efisiensi. Fokusnya bukan sekadar mengurangi pagu anggaran, melainkan memastikan setiap belanja mengarah pada sektor yang memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pelaksanaan program prioritas nasional.

Ia menekankan, kebijakan efisiensi pada 2027 tidak boleh dimaknai sebagai pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan dampaknya. Anggaran perlu ditajamkan agar sumber daya negara digunakan pada kebutuhan yang paling strategis.

“APBN juga harus terus mempertajam belanja, meningkatkan efisiensi belanja dan targeting, bukan sekedar potong anggaran, tapi meningkatkan efisiensi sehingga belanja masuk ke titik-titik yang sangat penting yang mendorong pertumbuhan, memperbaiki kesejahteraan, dan mendorong program prioritas nasional,” ujar Suahasil.

Belanja diarahkan untuk perlindungan dan pembangunan

Suahasil menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai shock absorber dan agen pembangunan. Karena itu, belanja negara harus dirancang untuk melindungi masyarakat sekaligus menopang agenda pembangunan pemerintah.

Fungsi perlindungan tersebut, kata dia, perlu berjalan bersamaan dengan investasi pemerintah pada sektor-sektor yang menentukan kualitas pembangunan. Pengalokasian anggaran harus menyentuh peningkatan mutu modal manusia, produktivitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta konektivitas infrastruktur.

“APBN harus bisa menyentuh titik-titik yang meningkatkan mutu modal manusia, program peningkatan produktivitas, program kesehatan, program pendidikan, program untuk memberikan perlindungan sosial, program untuk memastikan konektivitas infrastruktur,” terang Suahasil.

Dengan kerangka tersebut, efisiensi RAPBN 2027 diarahkan untuk meningkatkan ketepatan belanja, bukan semata-mata menekan jumlah pengeluaran. Pada saat yang sama, total belanja negara diproyeksikan melampaui Rp4.000 triliun dan tetap diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta program prioritas nasional.

Source link