Konflik bersenjata di Thailand selatan memasuki dua dekade tanpa tanda-tanda penyelesaian. Barisan Revolusi Nasional (BRN), kelompok separatis utama di kawasan itu, menegaskan perjuangannya akan terus berjalan hingga tuntutan politik mereka terpenuhi.
“Perjuangan ini akan terus berlanjut sampai akhir zaman,” kata Nikmatullah Seri, juru bicara delegasi perundingan damai BRN, dalam wawancara langka dengan AFP di Kuala Lumpur, Malaysia. “Selama tujuan kami belum tercapai, kami akan terus berjuang.”
Tuntutan kemerdekaan dan pembagian kekuasaan
BRN memperjuangkan pembentukan negara Islam merdeka di wilayah selatan Thailand yang mayoritas penduduknya Muslim. Gagasan itu telah diperjuangkan sejak 1960-an, sementara gelombang kekerasan yang berlangsung saat ini dimulai pada 2004.
Wilayah konflik tersebut memiliki sejarah panjang sebagai kawasan Melayu-Muslim. Daerah itu sebelumnya merupakan bagian dari Kesultanan Patani, sebelum dianeksasi oleh Siam—nama Thailand pada masa itu—pada awal 1900-an. Menurut pemantau konflik Deep South Watch, lebih dari 7.000 orang tewas sejak 2004. Korban terdiri atas militan, aparat keamanan, dan warga sipil.
Dalam wawancara tersebut, Nikmatullah mengatakan tujuan BRN tetap kemerdekaan. Namun, ia juga memaparkan usulan pembagian kekuasaan dengan pemerintah Bangkok. BRN, menurut dia, ingin memerintah wilayah yang tersebar di empat provinsi dekat perbatasan Malaysia tanpa terlebih dahulu mengikuti pemilu.
“Kami menginginkan kekuasaan politik. Artinya, BRN harus dapat memerintah,” ujarnya.
Rancangan itu mencakup penerapan polisi syariah dan pengadilan berbasis hukum Islam, tetapi hanya bagi penduduk Muslim. Nikmatullah juga mengusulkan pemerintahan transisi selama lima atau 10 tahun. Setelah masa tersebut berakhir, kekuasaan akan diserahkan kepada masyarakat untuk dipilih secara demokratis.
Ia menilai masyarakat Melayu-Muslim di Thailand selatan mengalami diskriminasi terhadap bahasa dan budaya serta tidak pernah merasa aman. Pemerintah Thailand membantah adanya perlakuan diskriminatif tersebut.
Dialog damai kembali tersendat
Pemerintah Thailand dan BRN telah berunding sejak 2013 dengan Malaysia sebagai mediator. Putaran pembicaraan tingkat tinggi terakhir berlangsung pada Desember. Namun, dialog berulang kali menemui kebuntuan dan ditangguhkan pada Juli setelah serangan terhadap sebuah pos pemeriksaan menewaskan lima tentara Thailand serta melukai enam warga sipil.
Thailand kemudian menempatkan pembicaraan dalam status “untuk sementara” tertunda, meski Kementerian Luar Negeri negara itu menyatakan tetap berkomitmen pada proses perdamaian. Pemerintah Thailand menyebut pendekatannya bertumpu pada pembangunan sosial-ekonomi, pemeliharaan keamanan, dan dialog damai.
Thanut Suvarnananda, juru runding utama Thailand yang ditunjuk pada April, mengatakan isu pemisahan diri tidak pernah dibahas dalam perundingan. Menurut dia, pembicaraan lebih berfokus pada pembentukan zona gencatan senjata, pengurangan pos pemeriksaan, serta langkah keamanan lain yang mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.
Sejak 2005, Thailand selatan berada di bawah undang-undang keamanan khusus. Aturan itu memungkinkan aparat menahan tersangka tanpa dakwaan dan memberlakukan jam malam. Kebijakan tersebut selama bertahun-tahun dikritik kelompok hak asasi manusia.
BRN membuka kemungkinan jalur belakang
Nikmatullah tidak membenarkan maupun membantah keterlibatan BRN dalam serangkaian serangan terkoordinasi pada bulan lalu yang melukai sejumlah orang dan merusak fasilitas pemerintah serta usaha swasta. Saat ditanya mengenai serangan terhadap tentara Thailand, ia menjawab, “Kami bukan agen intelijen bagi para penjajah.”
Ia menyebut sayap militer BRN kehilangan sekitar 1.000 pejuang selama dua dekade terakhir dan menegaskan perang merupakan pilihan terakhir. “Kami tidak menargetkan kelompok rentan, target kami adalah pemerintah,” katanya.
Menurut Nikmatullah, perundingan juga terhambat karena belum adanya mediator Malaysia. Ia mengatakan BRN berpotensi membuka kembali komunikasi dengan pemerintah Thailand melalui perundingan jalur belakang pada Oktober.
Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengatakan penunjukan mediator baru masih dibahas. Kuala Lumpur, ujarnya, memprioritaskan penyelesaian damai, menghormati kedaulatan Thailand, dan tidak akan membiarkan wilayah Malaysia digunakan sebagai tempat berlindung oleh pihak yang memilih kekerasan atau menolak perdamaian.
“Ini bukan perjuangan yang berlangsung sebentar. Ini akan membutuhkan waktu yang lama,” kata Nikmatullah.
