Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong Kongres untuk segera menyetujui rencana penjualan 48 jet tempur F-35 kepada Arab Saudi. Nilai kesepakatan tersebut diperkirakan mencapai US$24,3 miliar atau sekitar Rp427,68 triliun.
Departemen Luar Negeri AS menyampaikan rencana itu dalam pernyataan resmi pada Kamis, sebagaimana dikutip Al Jazeera, Jumat (18/9/2026). Washington berupaya meyakinkan publik bahwa penjualan pesawat tempur tercanggih milik AS tersebut tetap sejalan dengan kepentingan keamanan regional.
“Usulan penjualan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan sekutu utama non-NATO yang merupakan kekuatan bagi stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Teluk,” kata Departemen Luar Negeri AS.
Penjualan F-35 dan konflik di Yaman
Pemerintah AS mengeklaim kesepakatan itu tidak akan mengubah keseimbangan militer di Timur Tengah. Sikap tersebut berkaitan dengan kebijakan lama Washington yang mengharuskan Israel tetap memiliki keunggulan militer atas negara-negara atau kelompok yang berpotensi menjadi lawannya di kawasan.
Pengumuman rencana penjualan itu muncul hanya sehari setelah kelompok Houthi di Yaman menyatakan telah menembak jatuh jet tempur F-15 milik Arab Saudi di atas Marib. Kota tersebut merupakan salah satu titik penting dalam pertempuran antara Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Saudi.
Houthi merilis video yang memperlihatkan para pejuangnya berdiri di depan puing-puing pesawat F-15 buatan AS yang hangus terbakar. Pesawat itu disebut membawa lambang Arab Saudi. Kelompok tersebut mengklaim jet itu dijatuhkan menggunakan rudal darat-ke-udara “buatan lokal”.
Jika klaim itu terkonfirmasi, insiden tersebut akan menjadi pukulan terhadap keunggulan udara Saudi yang selama ini menjadi salah satu tumpuan utama operasinya di Yaman. Pertempuran antara kedua pihak kembali menelan korban pada Kamis. Sedikitnya lima orang dilaporkan tewas, termasuk tiga anak-anak.
Arab Saudi sejauh ini juga belum berhasil meyakinkan Washington untuk terlibat lebih jauh secara langsung dalam konflik tersebut. AS tetap menyatakan tidak akan turun tangan secara langsung dalam perang yang melibatkan Houthi yang didukung Iran, Arab Saudi, dan pemerintah Yaman.
Kekhawatiran kebocoran teknologi ke China
Rencana penjualan F-35 turut memunculkan kekhawatiran di kalangan intelijen AS mengenai kemungkinan China mengakses teknologi pesawat tersebut. The New York Times melaporkan pekan ini bahwa sejumlah analis intelijen AS cemas Beijing dapat memperoleh akses melalui kemitraan strategisnya dengan Riyadh.
Raja Krishnamoorthi, anggota Partai Demokrat di Komite Intelijen DPR AS, menolak rencana tersebut. “Kesepakatan itu seharusnya tidak dilanjutkan ketika komunitas intelijen kita sendiri memperingatkan bahwa hal itu dapat menempatkan permata mahkota teknologi militer Amerika dalam jangkauan Partai Komunis China,” ujarnya.
Arab Saudi pada bulan lalu menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Pakistan dan Turki yang disebut “Perjanjian Mekkah”. Langkah itu diambil ketika Riyadh menghadapi ketergantungan besar pada Washington dalam urusan pertahanan.
Saudi telah lama berambisi memperoleh F-35. Namun, para pejabat Israel—satu-satunya negara di kawasan yang saat ini memiliki pesawat tersebut—terus menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana penjualan itu, meski terdapat dorongan untuk menormalisasi hubungan Israel dan Arab Saudi. Turki sendiri dilarang menerima F-35 sejak 2019 setelah membeli sistem rudal antipesawat dari Rusia.
