Indonesia dinilai memiliki perlindungan relatif kuat menghadapi guncangan harga minyak dan gas global. Dalam laporan Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026, Indonesia menempati peringkat kedua dalam ukuran total protection factor, hanya berada di bawah Afrika Selatan.
Posisi tersebut ditopang oleh sejumlah kebijakan dan instrumen yang memungkinkan pemerintah menahan dampak lonjakan harga energi sebelum diteruskan kepada masyarakat. Pemerintah menggunakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, serta menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga di dalam negeri.
APBN dan sumber energi domestik menjadi penyangga
Salah satu perlindungan utama Indonesia berasal dari ketersediaan sumber energi domestik. Dalam bauran energi primer, batu bara masih menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 40,37 persen. Berikutnya adalah minyak bumi sebesar 28,82 persen, gas alam 16,17 persen, dan energi baru terbarukan (EBT) 14,65 persen.
Pemerintah juga memilih tidak langsung menaikkan harga BBM subsidi ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sebagai shock absorber agar perubahan harga energi global tidak segera membebani konsumen.
Sampai saat ini, pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi, termasuk Pertalite dan solar. Kebijakan tersebut menjadi salah satu peredam utama ketika pasar energi internasional menghadapi tekanan.
Selain menjaga harga melalui anggaran negara, Indonesia memperkuat keamanan pasokan dengan melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah. Pertamina disebut mencari pasokan dari Amerika Serikat dan wilayah lain di luar Timur Tengah, sehingga kebutuhan minyak tidak hanya bergantung pada satu kawasan pemasok.
Pasokan minyak dan percepatan biodiesel
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia memperoleh komitmen pasokan 150 juta barel minyak mentah dari Rusia dengan harga khusus.
Menurut Hashim, kesepakatan itu berkaitan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa, pada Senin (13/4/2026). Dalam acara Economic Briefing 2026 di Menara Patra Jasa, Jakarta, beberapa waktu lalu, Hashim mengatakan, “Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari pemerintah Rusia, 150 juta barel kita bisa simpan di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi.”
Upaya lain diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Pemerintah menjalankan program B40, yakni pencampuran biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam solar. Dengan kebijakan ini, sebagian kebutuhan solar dapat dipenuhi dari bahan baku domestik dan impor diesel ditekan.
PT Pertamina Patra Niaga menargetkan penyaluran solar dengan campuran biodiesel 50 persen atau B50 di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pada September 2026. Sejak implementasinya dimulai pada 1 Juli 2026, sebanyak 82 persen SPBU Pertamina telah menyalurkan B50.
