![](https://portaldetik.live/wp-content/uploads/2025/09/petugas-kepolisian-memeriksa-barang-tekstil-dan-produk-tekstil-impor-ilegal-di-kawasan-industri-jata.jpeg; charset="utf-8" "petugas-kepolisian-memeriksa-barang-tekstil-dan-produk-tekstil-impor-ilegal-di-kawasan-industri-jata.jpeg-charsetutf-8")
Industri tekstil Indonesia menghadapi tantangan besar dengan serbuan barang tekstil China yang membanjiri pasar domestik. Hal ini diprediksi mencapai nilai US$1,5-2 miliar setiap tahun, meskipun tidak tercatat secara resmi. Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawata, menyambut baik pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait pemberantasan penyelundupan dan barang ilegal. Ini merupakan hasil dari dorongan selama tiga tahun terakhir dari kalangan produsen tekstil nasional.
Menurut Redma, pemberantasan penyelundupan dan barang ilegal menjadi kebutuhan mendesak bagi industri tekstil nasional. Para produsen merasa muak dengan praktik impor ilegal yang selalu mengalami kendala. Keberadaan oknum pejabat dan politisi yang terlibat membuat situasi semakin rumit. Maka, harapan baru muncul ketika Menkeu menyatakan komitmennya untuk memberantas impor ilegal, yang diakui sebagai akar masalah yang mengganggu industri dalam negeri.
Menurut informasi yang dikutip dari Menkeu, upaya untuk memberantas impor ilegal akan dilakukan secara acak. Data dari tradmap.org menunjukkan bahwa setiap tahunnya sebanyak US$1,5-2 miliar importasi TPT dari China tidak tercatat oleh Bea Cukai Indonesia. Hal ini setara dengan sekitar 28.000 kontainer barang impor ilegal. Dengan langkah-langkah pemerintah yang diambil, para pelaku industri berharap masalah tersebut dapat teratasi, sementara mereka juga berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian terkait isu tingginya kuota impor yang dapat mengancam produsen lokal.
