Di Jenewa, Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap transisi politik di Suriah. Ia meminta agar para pelaku pelanggaran serius dimintai pertanggungjawaban, termasuk mantan presiden Suriah Bashar al-Assad dan orang-orang di posisi kepemimpinan senior. Komentarnya datang setelah Assad melarikan diri dari Suriah saat pemberontak Islam menyerbu Damaskus, mengakhiri pemerintahannya yang otoriter. Pemerintahan Assad runtuh setelah serangan mendadak oleh kelompok pemberontak, menyebabkan perang yang menelan korban lebih dari 500.000 jiwa dan jutaan orang terpaksa mengungsi.
Turk menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penyiksaan dan penggunaan senjata kimia selama konflik Suriah. Ia menyatakan harapannya bahwa perubahan dramatis di negara tersebut dapat membuka jalan menuju masa depan yang didasarkan pada hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan. Reformasi aparat keamanan dianggap kunci dalam transisi politik Suriah untuk menangani tragedi orang hilang.
Artikel ini menyoroti tuntutan PBB terhadap akuntabilitas dalam transisi politik Suriah, dengan fokus pada pertanggungjawaban bagi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Perubahan politik yang terjadi di Suriah diharapkan membawa harapan bagi masyarakat Suriah dan komunitas internasional untuk membangun masa depan yang lebih baik dan adil.
