Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melarang kegiatan ekspor bijih bauksit ke luar negeri sejak Juni 2023. Namun, pelarangan ekspor tersebut belum mendorong pengembangan hilirisasi bauksit di dalam negeri.
Menurut Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), pembangunan smelter bauksit di Indonesia masih stagnan karena masalah pendanaan. Pembangunan 1 smelter bauksit di Indonesia saja membutuhkan dana hingga US$1,2 miliar atau setara dengan Rp 18,8 triliun.
Hilirisasi bauksit juga menjadi kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Namun, sumber pendanaan untuk membangun smelter di Indonesia sulit diperoleh baik dari dalam negeri maupun investor asing.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mendorong pengusaha bauksit untuk membentuk konsorsium guna merealisasikan pembangunan smelter. Dari 12 rencana pembangunan smelter bauksit di dalam negeri, baru 4 smelter yang sudah beroperasi.
Bahkan, berdasarkan peninjauan ke lapangan, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil verifikator independen dengan temuan lapangan. 7 dari 8 proyek smelter bauksit belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Adapun 8 perusahaan yang hingga saat ini belum menyelesaikan pembangunan proyek smelternya antara lain PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Laman Mining, dan PT Borneo Alumina Indonesia.
Sejauh ini, Indonesia hanya membutuhkan sekitar 6 smelter dari 8 yang direncanakan. Menteri ESDM juga mendorong pembentukan konsorsium dan kerja sama antar perusahaan untuk menyelesaikan pembangunan smelter bauksit di dalam negeri.
