Kebijakan PHK 20% PNS & Penghapusan 8 K/L: Analisis Mendalam

Vietnam telah mengambil langkah besar dalam reformasi birokrasi dengan melakukan pengurangan pegawai negeri, penghapusan beberapa kementerian, dan pemangkasan anggaran pemerintah. Melalui kebijakan radikal ini, Majelis Nasional Vietnam telah menyetujui restrukturisasi terbesar dalam beberapa dekade. Keputusan ini dipandang sebagai “revolusi” oleh pejabat senior Vietnam, sejalan dengan kebijakan pemangkasan pengeluaran pemerintah yang pernah dianut oleh Presiden AS, Donald Trump.

Namun, reformasi ini turut menimbulkan kekhawatiran terutama di kalangan pegawai negeri yang melihat pekerjaan di sektor publik sebagai jaminan seumur hidup. Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dikurangi dari 30 menjadi 22. Beberapa kementerian utama seperti Kementerian Transportasi, Kementerian Perencanaan dan Investasi, Kementerian Komunikasi, dan Kementerian Tenaga Kerja kini sudah dihapus.

Langkah pemangkasan ini juga melibatkan sektor media pemerintah, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan militer. Data pemerintah menunjukkan bahwa dua juta pegawai negeri pada tahun 2022, dan sekitar 20% di antaranya diperkirakan akan kehilangan pekerjaan dalam lima tahun ke depan. Sebagai bagian dari restrukturisasi, 100.000 pegawai akan terkena PHK atau ditawari pensiun dini. Namun, rincian implementasi target pemangkasan yang lebih besar masih belum dijelaskan oleh pemerintah.

Dua wakil perdana menteri baru juga telah disetujui sebagai bagian dari restrukturisasi tersebut. Keputusan ini diambil dengan kuat oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, yang mengklaim perlunya reformasi untuk membersihkan birokrasi dari pejabat yang tidak kompeten. Walaupun mendapat dukungan luas dari rakyat, banyak pegawai negeri yang terkena PHK merasa terkejut dengan keputusan ini, menyuarakan ketidakpuasan mereka atas kurangnya pemberitahuan yang layak sebelum dipecat.

Dampak dari reformasi birokrasi ini juga membawa implikasi pada sektor bisnis dan ekonomi Vietnam. Meskipun negara ini telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang impresif, namun pemangkasan birokrasi yang drastis dapat memperlambat aktivitas bisnis dalam jangka pendek. Hal ini menjadi dilema bagi Vietnam yang harus menyeimbangkan efisiensi birokrasi dengan stabilitas ekonomi. Meski diharapkan dapat menghemat sekitar US$4,5 miliar dalam lima tahun ke depan, pemerintah juga harus menanggung biaya pensiun dan pesangon lebih dari US$5 miliar bagi pegawai yang terkena dampak.