Ekonomi Negara Merosot, Jelang Singgung Data Palsu

Eks-Pejabat Singgung Manipulasi Data Saat Ekonomi India Melonjak 7,8%

Jakarta, CNBC Indonesia – Publik dihebohkan dengan pengumuman pertumbuhan ekonomi India yang mencapai 7,8% pada kuartal terbaru, melampaui perkiraan sebelumnya. Namun, sorotan tajam muncul dari mantan pejabat pemerintah terkait dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh pemerintah India.

Subhash Garg, Mantan Sekretaris Keuangan di era pemerintahan Narendra Modi, menuding angka pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan Modi sebagai “prestasi luar biasa” sebenarnya hanyalah hasil rekayasa belaka. Menurutnya, angka tersebut dipolitisasi dengan cara merevisi data PDB ke tahun sebelumnya demi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang terlihat lebih tinggi.

Kritik dari Berbagai Pihak Terkait Data Ekonomi India

Pendapat Garg tidaklah sendirian. Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya memberikan penilaian rendah untuk data akun nasional India karena penggunaan metodologi usang dan minimnya transparansi dalam perhitungan data ekonomi. Ekonom India lainnya, R Nagaraj, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik pemerintah yang cenderung menekan temuan yang tidak mendukung kebijakan serta menghilangkan kredibilitas data ekonomi India.

Menyikapi berbagai kritik ini, Shamika Ravi, Anggota Dewan Penasihat Ekonomi Perdana Menteri India, membela pemerintah dengan menegaskan bahwa revisi data yang dilakukan merupakan rekomendasi dari IMF. Namun, mantan Kepala Ahli Statistik India, Pronab Sen, menilai bahwa yang seharusnya dipertanyakan bukan hanya revisi data semata, melainkan kepercayaan terhadap data dasar yang digunakan oleh pemerintah.

Dampak Manipulasi Data Terhadap Rakyat India

Kontroversi terkait data ekonomi India bukan hanya sekadar perdebatan teknis, melainkan memiliki dampak yang nyata terhadap rakyat India. Data yang dimanipulasi dapat memengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah, terutama terkait dengan alokasi anggaran untuk program-program sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Reetika Khera, seorang ekonom, mengingatkan bahwa data yang tidak akurat dapat mengakibatkan kebijakan yang merugikan masyarakat. Akibat penundaan sensus penduduk, jutaan warga miskin India mungkin kehilangan akses ke subsidi pangan yang seharusnya mereka terima.

Lebih jauh lagi, kontroversi terkait data ekonomi India telah menarik perhatian negara tetangga. Surat kabar Sri Lanka, Daily FT, secara terbuka mengkritik kebohongan statistik ala India dan menekankan pentingnya transparansi dan akurasi data dalam pengambilan kebijakan.

Source link