Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali meminta Iran untuk menyetujui kesepakatan damai dengan memberikan ultimatum berupa ancaman penghancuran fasilitas listrik dan air. Trump menyampaikan pesan tersebut melalui platform Truth Social. Meskipun sedang dalam “diskusi serius” dengan rezim di Teheran, Trump mengingatkan bahwa AS akan menghancurkan infrastruktur penting Iran jika kesepakatan tidak tercapai. Ancaman ini termasuk pembangkit listrik, sumur minyak, dan Pulau Kharg. Ancaman terhadap infrastruktur sipil ini menuai kecaman internasional dan dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter.
Ketegangan antara AS dan Iran semakin meningkat dengan risiko eskalasi konflik. Pasar keuangan global ikut terpengaruh, terutama harga minyak yang mengalami kenaikan bulanan tertinggi dalam sejarah. Meskipun Iran telah menerima proposal 15 poin dari pemerintahan Trump melalui negosiasi dengan negara tetangga, Teheran menolak tuntutan AS yang dianggap berlebihan, tidak realistis, dan tidak rasional.
Komunitas internasional, termasuk kelompok hak asasi manusia, mengkritik ancaman Trump terhadap infrastruktur sipil Iran. Amnesty International menegaskan bahwa menyerang pembangkit listrik tanpa alasan militer yang jelas melanggar hukum humaniter internasional dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Ancaman Trump menciptakan ketidakpastian politik dan ekonomi di kawasan serta memperkuat ketegangan antara kedua negara.