Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp 51,81 triliun untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera. Dana tersebut diumumkan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 7 Desember 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merincikan alokasi dana ini untuk tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh sebesar Rp 25,41 triliun, Sumatera Utara Rp 12,88 triliun, dan Sumatera Barat Rp 13,52 triliun. Selain itu, pemerintah juga memberikan dana segar sebesar Rp 4 miliar kepada 52 kepala daerah serta tambahan Rp 20 miliar per provinsi sebagai modal awal untuk proses pemulihan.
Proses pemulihan listrik masih terkendala oleh kerusakan berat pada jaringan transmisi SUTET, yang menjadi jalur utama penyaluran listrik dari pembangkit ke gardu induk. Meskipun Sumatera Bagian Utara memiliki surplus daya sejak 2017, kerusakan infrastruktur membuat distribusi energi tidak optimal. Untuk mempercepat pemulihan, PLN, TNI, dan Polri berkoordinasi untuk mengirim genset dan peralatan penting ke lokasi terdampak.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG, bahkan melakukan pengiriman bahan bakar melalui jalur udara ke daerah yang terisolasi akibat kerusakan akses darat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap korupsi dalam penanganan bencana dan meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap praktik korupsi.
Pemerintah menggarisbawahi komitmen “No One Left Behind” dalam proses penanganan bencana, memastikan semua warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendapatkan bantuan secara adil. Dengan dukungan anggaran yang besar dan koordinasi lintas lembaga, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan cepat dan menyeluruh di seluruh wilayah terdampak.
