Penanganan banjir di Aceh Tamiang telah berjalan sesuai prosedur, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pernyataan ini merespons tuduhan keterlambatan yang dilontarkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Evakuasi awal menjadi tanggung jawab BPBD kabupaten atau kota, yang berkoordinasi dengan TNI dan Polri saat bencana terjadi. Akses darat ke Aceh Tamiang sudah terbuka sejak 6 Desember 2025, memungkinkan distribusi logistik melalui Langkat dan wilayah Sumatera Utara. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto turun langsung ke Aceh Tamiang untuk meninjau fasilitas kesehatan dan membantu pembersihan lumpur. Terkait perahu karet bocor, BNPB menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan hibah lama yang sudah diserahkan kepada BPBD daerah, sehingga perawatan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Perahu tambahan dari pusat baru tiba pada 1 Desember 2025. Di lapangan, Ditpolairud Polda Aceh menyediakan perahu tambahan untuk membantu penyeberangan bantuan ke wilayah terisolasi. Distribusi bantuan tetap diprioritaskan untuk wilayah yang paling sulit dijangkau, seperti Aceh Tengah yang memerlukan dropping bantuan menggunakan helikopter. Aceh Tamiang kini sudah dapat diakses melalui jalur darat.
Klarifikasi BNPB Perihal Perangkat Respons Cepat Banjir Aceh Tamiang
