Sistem pemerintahan Indonesia mengikuti konsep trias politica yang menjadi dasar bagi pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan serta memastikan adanya sistem pengawasan antar lembaga negara. Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bertanggung jawab dalam menjalankan undang-undang serta mengelola administrasi pemerintahan. Lembaga eksekutif juga melibatkan para menteri dalam kabinet untuk menjalankan tugas-tugasnya. Di sisi lain, lembaga legislatif terdiri atas DPR, MPR, dan DPD yang bertugas membuat, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Fungsi utama lembaga legislatif meliputi legislasi dan pengawasan, untuk menentukan kebijakan negara serta mengawasi pelaksanaan undang-undang.
Sementara lembaga yudikatif, yang meliputi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), berperan sebagai penegak hukum dan konstitusi. MA memiliki wewenang dalam memutuskan kasasi, menyelesaikan sengketa kewenangan, serta melakukan uji materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang. Di sisi lain, MK memiliki tugas penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
Ketiga lembaga negara ini dianggap sebagai pilar utama dalam menjalankan pemerintahan demokratis di Indonesia. Lembaga eksekutif menjalankan kebijakan, legislatif merumuskan aturan, dan yudikatif menegakkan keadilan. Keseimbangan dan saling pengawasan antar lembaga ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan.
