Penurunan bantuan Amerika Serikat kepada Taliban sejak tahun 2021 telah membuat kelompok tersebut harus mandiri dalam meningkatkan pendapatan negaranya. Pasca kontraksi ekonomi yang parah setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021, Taliban sekarang harus berusaha keras untuk meningkatkan pengumpulan pajak. Mantan gerilyawan Taliban kini bahkan harus bekerja sebagai birokrat, seperti Abdul Qahar Ghorbandi yang menjabat sebagai Direktur Direktorat Layanan Pembayar Pajak Taliban. Ghorbandi berusaha memodernisasi sistem pajak dan membawa budaya transparansi ke dalam departemennya.
Meskipun masih ada ketidakpuasan di antara pembayar pajak, Taliban dikatakan telah berhasil mengurangi korupsi pajak dan menjalankan sistem pengumpulan pajak yang lebih sederhana. Dalam upaya meningkatkan pendapatannya, pemerintah Taliban mengandalkan bea cukai, pendapatan pertambangan, lisensi telekomunikasi, dan biaya lainnya sebagai sumber utama pendapatan. Meskipun pemerintah telah berhasil mengumpulkan sekitar US$3 miliar dalam bentuk pajak, bea cukai, dan biaya lainnya, tetapi pengeluaran untuk keamanan dan program sosial masih menjadi sorotan.
Ghorbandi dan juru bicara Kementerian Keuangan, Haqmal, menyatakan bahwa upaya selanjutnya adalah menghapus semua pajak penghasilan. Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Sheikh Haibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi Taliban yang juga menginstruksikan pembatasan hak-hak perempuan dan kebebasan sipil yang lebih luas bagi warga Afghanistan. Dengan langkah-langkah ini, Taliban berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa mengandalkan bantuan asing seperti sebelumnya.
