Pemerintah di Indonesia merencanakan untuk menghentikan ekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dengan tujuan utama memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. Langkah ini disambut positif karena dianggap akan membantu dalam mencapai target swasembada energi, sesuai dengan program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
Efek positif dari kebijakan ini termasuk menjaga ketersediaan energi di tengah penurunan pasokan alami gas bumi dari sumur yang sudah tua. Dalam jangka panjang, prioritas terhadap kebutuhan dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.
Kebijakan ini juga akan menjamin bahwa pendapatan negara dari ekspor adalah hasil dari industri dalam negeri, yang pada gilirannya akan mendukung perekonomian secara keseluruhan. Demikian disampaikan oleh Pengamat Energi, Iwa Garniwa, yang juga sekaligus menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi PLN.
Berbagai pihak menilai bahwa dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang terus berkembang, kebutuhan akan energi, terutama gas, juga akan terus meningkat. Oleh karena itu, optimalisasi sumber energi domestik diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor industri dan ekonomi.
Menghentikan ekspor LNG sebagai langkah untuk mendukung kebutuhan dalam negeri dipandang sebagai langkah penting dalam mencapai kemandirian energi. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan upaya untuk mencapai swasembada energi yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo.
Sementara itu, jika kebijakan ini tidak segera diimplementasikan, dampaknya juga akan dirasakan oleh sektor industri dan ekonomi nasional. Pasokan gas bumi dalam negeri yang terbatas akan menyebabkan kenaikan harga gas bagi konsumen dan pelaku usaha.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah merencanakan penundaan ekspor sejumlah kargo LNG untuk memastikan pasokan energi dalam negeri terpenuhi. Indonesia, yang merupakan salah satu eksportir LNG terbesar di dunia, diharapkan akan mengalokasikan sekitar 50 kargo LNG untuk kebutuhan dalam negeri.
Langkah ini dianggap sebagai langkah cerdik untuk memprioritaskan gas domestik guna memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat di dalam negeri. Proyeksi kebutuhan gas nasional hingga tahun 2034 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan orientasi saat ini adalah memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi sebelum membuka peluang untuk ekspor gas.
