Situasi di Suriah telah mengalami perubahan drastis setelah rezim Presiden Bashar al-Assad digulingkan, mengakhiri Perang Saudara yang berlangsung selama 13 tahun. Pasukan pemberontak Suriah, dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), berhasil menjatuhkan kekuasaan Partai Baath yang didukung oleh Assad. Alasan di balik keruntuhan rezim Assad disebabkan oleh perang antara Hizbullah dan Israel, yang berdampak pada berbagai peristiwa dalam negara tersebut.
Hizbullah, gerakan Syiah Lebanon yang didukung oleh Iran, melakukan kesalahan dalam membantu Hamas dalam perang di Gaza, yang kemudian melibatkan Israel. Setelah serangkaian pertempuran dan serangan dari kedua belah pihak, Hizbullah melemah dan akhirnya setuju untuk gencatan senjata dengan Israel. Sementara itu, HTS Islamis dan milisi yang didukung Turki bergerak ke Aleppo, memanfaatkan kondisi yang dinilai melemahnya pasukan Assad.
Dampak dari penggulingan Assad juga dirasakan oleh Iran, yang menjadi penyokong utamanya. Ahli Keamanan dari King’s College London menyatakan bahwa Iran dan sekutunya harus fokus pada wilayah asal mereka, bukan terlibat dalam konflik di luar negara. Qatar, dalam sebuah pernyataan, mengecam tindakan Israel yang mengambil keuntungan dari situasi Suriah dan melanggar kedaulatannya.
PBB juga angkat suara terkait periode kritis di Suriah, menekankan pentingnya akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan selama pemerintahan Assad. Turbulensi politik ini juga menjadi peluang bagi sejumlah negara untuk melancarkan serangan terhadap Suriah, seperti yang dilakukan oleh Israel dengan ratusan serangan udara yang mengakibatkan kerusakan signifikan di berbagai wilayah. Perubahan mendadak ini membawa harapan untuk membangun masa depan yang didasarkan pada hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan.
