Situasi politik Korea Selatan semakin memanas dengan upaya pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang diumumkan dalam keadaan darurat militer. Partai oposisi utama di negara tersebut berencana untuk mencoba proses pemakzulan kembali setelah upaya sebelumnya gagal akibat boikot dari Partai Kekuatan Rakyat. Pelaku utama pemberontakan dan kudeta militer ini, Yoon Suk Yeol, ditekan untuk segera mundur atau dijatuhi pemakzulan oleh Partai Demokrat. Meskipun terdapat janji dari pihak lain bahwa Yoon akan mengundurkan diri, namun situasi politik tetap terus meruncing.
Aksi protes di luar gedung parlemen ditujukan agar presiden segera mundur dari jabatannya. Namun, Yoon menolak untuk mundur meskipun meminta maaf atas kegaduhan yang telah dihasilkannya, menyebabkan 1 juta warga berkumpul untuk menekan parlemen. Upaya Yoon dalam mendeklarasikan darurat militer disinyalir sebagai langkah untuk melindungi negara dari Korut, namun kontroversi terus berkembang dengan penolakan sejumlah anggota parlemen terhadap tindakan tersebut.
Keadaan politik yang semakin chaos di Korea Selatan menjadi sorotan dunia internasional, dan upaya pemakzulan terhadap presiden menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Protes terhadap kebijakan Yoon seperti kudeta militer dan kebijakan-kebijakan otoriter yang ia lakukan semakin memanas, menuai kritik dari berbagai kalangan. Kesimpangsiuran antara pemerintah dan oposisi semakin memperumit situasi politik di Korea Selatan.
