Pemerintah belum menjalankan skema iuran baru bagi perusahaan tambang batu bara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP). Skema iuran ini diperlukan untuk mengatasi masalah disparitas harga batu bara pasar internasional dengan harga Domestic Market Obligation (DMO) sebesar US$ 70 per ton untuk PLN.
Lembaga MIP bertugas memungut iuran dari pengusaha batu bara untuk menutup selisih antara harga pasar dan harga untuk kewajiban pasar domestik (domestic market obligation/DMO) US$ 70 per ton untuk PLN.
Harga batu bara di pasar internasional turun sejak Juni 2023 lalu di kisaran US$ 130-150 per ton dan saat ini turun menjadi US$ 126 per ton. Harga ini lebih rendah dibandingkan 2022 yang rata-rata US$ 300-400-an per ton. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menunggu penyelesaian Peraturan presiden (Perpres) untuk implementasi dari MIP dana kompensasi batu bara.
Pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) juga masih menunggu proses finalisasi draf rancangan Peraturan Presiden (Perpres). Rencananya, iuran baru batu bara bisa diberlakukan mulai 1 Januari 2024. Pemerintah telah menyiapkan 3 bank BUMN yang akan ditunjuk sebagai Mitra Instansi Pengelola untuk kegiatan pemungutan dan penyaluran Dana Kompensasi Batu Bara (DKB) yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI.
Dana kompensasi batu bara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan pada saat Pemungutan DKB tetap dikenakan kewajiban royalti, sedangkan pada saat Penyaluran DKB pada pemasok batu bara dalam negeri dikenakan kewajiban PPN. Batu bara Coking Coal dikecualikan terhadap kewajiban MIP namun tetap diwajibkan DMO sehingga masih perlu pengaturan terkait kewajiban denda dan kompensasi atas DMO.
Penurunan harga batu bara terjadi seiring dengan kebijakan China yang kembali menerapkan tarif impor, serta tingginya pasokan batu bara India. Harga batu bara ICE Newcastle kontrak Februari ditutup di posisi US$ 126,15 per ton atau melemah 7,89% pada perdagangan Selasa (02/01/2024).
