Badan Intelijen Negara (BIN) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas fungsi intelijen di dalam dan luar negeri sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. BIN berperan penting dalam menjaga keamanan nasional melalui fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan informasi. Selain itu, BIN memberikan dukungan intelijen kepada pemerintah dalam upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman yang ada.
Tugas utama BIN antara lain meliputi penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen, memberikan produk intelijen kepada pemerintah untuk pertimbangan kebijakan, merencanakan dan melaksanakan aktivitas intelijen, memberikan rekomendasi terkait pihak asing, serta memberikan saran pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung tugasnya, BIN memiliki wewenang seperti menyusun kebijakan nasional di bidang intelijen, menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen negara lain, dan melakukan penyadapan serta penggalian informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional.
BIN menjalin hubungan langsung dengan Presiden dan produk intelijennya menjadi pertimbangan penting dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Keberadaan BIN didukung oleh dasar hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012. BIN bekerja dengan prinsip kerahasiaan, independensi, profesionalisme, dan keahlian khusus serta tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsinya.
Melalui kualitas informasi dan kapasitas operasional yang diperkuat, BIN berperan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang stabil.
