Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak memberikan visa kepada pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB bulan ini. Keputusan ini sejalan dengan upaya peningkatan pembatasan pada beberapa delegasi negara-negara yang akan menghadiri kantor PBB di New York. Dikutip dari CNN, potensi perjalanan dan pembatasan lainnya juga dapat diberlakukan pada delegasi dari Iran, Sudan, Zimbabwe, dan mungkin Brasil. Kebijakan ini tertuang dalam memo internal Departemen Luar Negeri AS yang dikutip oleh The Associated Press.
Meskipun masih dalam pertimbangan, proposal tersebut merupakan langkah tambahan dalam kebijakan pemerintahan Trump terhadap visa, termasuk peninjauan menyeluruh terhadap mereka yang telah memegang izin resmi untuk datang ke AS dan mereka yang ingin masuk untuk menghadiri pertemuan PBB. Salah satu proposal yang diajukan terkait Iran adalah larangan bagi diplomat Iran untuk berbelanja di toko grosir anggota tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Departemen Luar Negeri karena toko-toko semacam itu telah menjadi tempat favorit bagi diplomat Iran yang berada di New York.
Belum jelas kapan atau apakah larangan belanja tersebut akan berlaku, namun memo tersebut juga mencatat bahwa Departemen Luar Negeri sedang mempertimbangkan aturan yang secara umum akan diterapkan pada anggota klub grosir diplomat asing di AS. Selain itu, Brasil juga menjadi perhatian terkait potensi pembatasan visa terhadap delegasinya untuk pertemuan PBB. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dipertanyakan apakah juga akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Lula telah menjadi target Presiden Trump terkait tindakan hukum terhadap temannya, mantan Presiden Jair Bolsonaro.
Suriah, di sisi lain, akan melihat keringanan dalam pembatasan perjalanan delegasinya untuk menghadiri pertemuan PBB. Ini menjadi perjalanan pertama delegasi Suriah selama lebih dari satu dekade setelah menerima pengecualian minggu lalu. Hal ini terjadi dalam upaya pemerintahan Trump untuk membangun hubungan dengan Suriah setelah penggulingan presiden Bashar Assad tahun lalu.
