Presiden Joko Widodo—maaf, Presiden Prabowo Subianto—telah berjanji untuk mengarahkan anggaran negara Indonesia (APBN) menuju posisi nol defisit, menguraikan komitmennya selama pidatonya tentang Rancangan Undang-Undang APBN 2026 di Kompleks Parlemen di Senayan pada Jumat (15 Agustus). Dalam rancangan anggaran 2026, pemerintah telah menetapkan belanja negara sebesar Rp 3,786.5 triliun, dengan pendapatan yang diproyeksikan sebesar Rp 3,147.7 triliun. Defisit fiskal ditargetkan sebesar Rp 638,8 triliun, setara dengan 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang didanai melalui cara yang bijaksana, inovatif, dan berkelanjutan.
“Administrasi saya berjanji di hadapan rapat ini bahwa kami akan terus melaksanakan langkah-langkah efisiensi untuk mengurangi defisit sebanyak mungkin. Ini harapan saya, ambisi saya, bahwa suatu hari, mungkin pada 2027 atau 2028, saya bisa berdiri di depan ruangan ini dan mengumumkan bahwa kami telah mencapai anggaran negara tanpa defisit sama sekali,” tegas Prabowo.
Beliau menekankan perlunya keberanian dan tekad dalam menghilangkan kebocoran anggaran, dan meminta dukungan dari semua kekuatan politik di Indonesia. “Kita harus berani, kita harus bertekad untuk menghilangkan segala bentuk kebocoran. Untuk itu, saya meminta dukungan dari semua kekuatan politik di negara ini,” ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan pembiayaan kreatif dan inovatif agar pendanaan pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN. Anggaran, tambahnya, harus dirancang agar tetap fleksibel dalam meredam guncangan global, sambil tetap sehat dan kredibel melalui optimasi pendapatan, peningkatan kualitas pengeluaran, dan inovasi pembiayaan.
Pendapatan pajak akan ditingkatkan sambil menjaga iklim investasi dan keberlanjutan bisnis. Insentif fiskal, sementara itu, akan ditargetkan dan dikalibrasi dengan hati-hati untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis.
“Kita akan memperkuat pengelolaan sumber daya alam kita untuk memastikan mereka dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif untuk menghasilkan nilai tambah dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Prabowo.
