Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar) Melchias Markus Mekeng mengungkapkan kondisi pendidikan Indonesia yang memprihatinkan dalam rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Mekeng menyoroti pentingnya fokus pada pendidikan dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20%. Meskipun anggaran pendidikan telah meningkat dari tahun ke tahun, masih ada 24,3% penduduk Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan.
Mekeng menyampaikan data yang menunjukkan banyaknya anak-anak yang tidak bersekolah, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Ia juga mengungkapkan keadaan sekolah yang tidak layak, terutama di daerah NTT yang mengalami kerusakan. Anggaran pendidikan yang besar, seperti Rp547 triliun pada tahun 2020 dan Rp724,2 triliun pada tahun 2025, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas distribusi anggaran tersebut.
Dalam upayanya untuk memperjuangkan pendidikan yang lebih adil dan merata, Mekeng berharap agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Komisi XI untuk pendidikan. Hal ini diharapkan dapat memastikan dana pendidikan tersalurkan dengan tepat ke daerah-daerah yang membutuhkan. Mekeng juga mengajukan saran untuk mengoptimalkan anggaran pendidikan bagi kepentingan yang lebih luas, menuju Indonesia emas di masa depan.
