Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak sektor swasta baik dalam negeri maupun internasional untuk ikut serta dalam pengembangan infrastruktur nasional. Dalam sebuah pidato di Konferensi Infrastruktur Internasional 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Prabowo menyatakan pentingnya undang-undang bagi sektor swasta untuk terlibat dalam pengembangan infrastruktur. Menurut Prabowo, sektor swasta memiliki keunggulan dalam efisiensi, teknologi, dan kecepatan dalam konstruksi fisik. Prabowo juga mengkritik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena dianggap birokratis dan tidak efisien, serta sering membutuhkan suntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dalam upayanya mendorong perusahaan swasta untuk berinvestasi aktif dalam infrastruktur Indonesia, Prabowo berjanji akan menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Kebijakan efisiensi fiskal pada awal pemerintahannya telah memberikan ruang anggaran yang cukup untuk proyek pembangunan. Selain itu, dana investasi kedaulatan Indonesia, Danantara, juga menjadi instrumen keuangan tambahan untuk mendukung proyek infrastruktur. Dengan adanya Danantara, pemerintah bersiap untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur dan berada di ambang transformasi besar. Prabowo berharap lingkungan investasi yang efisien dan transparan akan membuka peluang bagi sektor swasta, baik dalam negeri maupun internasional, untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.
