Kurang dari sebulan sebelum pemilihan umum, Israel menghadapi pertarungan politik yang belum menunjukkan pemenang jelas. Blok yang menentang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memang berpeluang mengungguli koalisi pemerintah, tetapi kedua kubu masih diproyeksikan gagal meraih 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan di Knesset.
Mengutip The Guardian, Kamis (1/10/2026), jajak pendapat Channel 13 pada pekan lalu memperkirakan partai-partai oposisi memperoleh 52 kursi, sedangkan blok pendukung Netanyahu mendapatkan 51 kursi. Partai Yashar yang dipimpin mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Gadi Eisenkot, berada di posisi teratas dengan proyeksi 22 kursi. Sementara itu, Likud, partai Netanyahu, diperkirakan meraih 18 kursi.
Komposisi tersebut mengindikasikan parlemen yang terfragmentasi dan membuka kemungkinan kebuntuan politik baru. Eisenkot juga menghadapi keterbatasan dalam membangun koalisi karena menolak bekerja sama dengan partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel. Padahal, kelompok tersebut diproyeksikan menguasai 12 kursi yang dapat menjadi penentu pembentukan pemerintahan.
Kepercayaan publik merosot
Perubahan sikap pemilih tidak terlepas dari dampak serangan 7 Oktober 2023 serta perang yang berlangsung hampir tiga tahun di Gaza, Lebanon, dan Iran. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara turun menjadi 34% pada 2025, dari 61% pada 2012. Sebanyak 68% responden Yahudi menyebut tragedi 7 Oktober sebagai faktor yang akan menentukan pilihan mereka.
Di Jalan Jaffa, Yerusalem, pemilik toko bernama Ilda menuntut pemerintah bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi. Pernyataan itu disampaikannya setelah investigasi Haaretz mengeklaim Netanyahu telah mendapat peringatan mengenai potensi serangan Hamas.
“Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus disalahkan,” ujar Ilda. Ia juga mengecam pemerintah karena, menurutnya, menyerang jurnalis yang mengungkap informasi tersebut alih-alih mengambil tanggung jawab.
Kekecewaan warga juga dipicu tekanan ekonomi. Harga makanan segar di Israel meningkat 9,5% dalam dua tahun terakhir, di tengah konflik regional dan gangguan rantai pasokan. Turgeman, warga yang ditemui di Jaffa, mengatakan akan memilih kandidat mana pun selain “perdana menteri 7 Oktober”. Ia menginginkan pemimpin yang memperhatikan kondisi ekonomi dan kenaikan harga akibat perang.
Wajib militer dan nasib partai Arab
Netanyahu turut tertekan oleh persoalan wajib militer. Pada 2024, Mahkamah Agung memutuskan menghapus pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks atau Haredi. Keputusan itu memicu protes, penutupan jalan, dan bentrokan dengan polisi. Sebagian pemuda Haredi marah karena Netanyahu dinilai gagal mengesahkan undang-undang yang melindungi pengecualian tersebut.
Mahasiswa ultra-Ortodoks bernama Pinchas memperkirakan kaum muda Haredi akan mulai mengabaikan arahan para rabi dalam pemilu. Ia mengatakan semua pilihan yang tersedia buruk, tetapi tetap mempertimbangkan Eisenkot.
Sementara itu, peluang oposisi membentuk pemerintahan masih bergantung pada keputusan Mahkamah Agung terkait pelarangan Ra’am dan Joint List. Komite Pemilihan Pusat pekan lalu memilih melarang dua partai Palestina tersebut mengikuti pemilu setelah petisi dari Otzma Yehudit, partai sayap kanan ekstrem pimpinan Itamar Ben-Gvir, yang menuduh keduanya mendukung terorisme. Petisi balasan untuk melarang Otzma Yehudit karena dianggap menghasut rasisme ditolak.
Jika Ra’am dan Joint List diizinkan maju, keduanya berpotensi menjadi penentu arah koalisi. Amir, warga Arab Israel asal Mashhad, menyebut pemilu sebagai sarana komunitas Arab melawan rasisme sistemik pasca-7 Oktober serta memperjuangkan perwakilan yang kuat dalam isu kesetaraan, diskriminasi, dan Palestina.
