Prabowo Tingkatkan Level LKPP Sebagai Badan Pengadaan Terbaik

Prabowo Usulkan Peningkatan Kelembagaan LKPP Menjadi BPP

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan peningkatan kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah (BPP). Usulan tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Peran BPP dalam Upaya Disiplin Fiskal

Dalam penjelasannya, Prabowo menekankan pentingnya disiplin fiskal tidak hanya pada saat anggaran disahkan, tetapi juga saat eksekusi rupiah yang dibelanjakan. Beliau menyatakan bahwa terlalu banyak instansi pemerintah membeli barang yang sama secara terpisah dengan harga yang berbeda-beda, mengakibatkan lemahnya daya tawar negara. Dengan mengubah LKPP menjadi BPP, Prabowo berharap pengadaan pemerintah dapat lebih terkoordinasi dan efisien.

Effisiensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Menurut data LKPP, konsolidasi pengadaan pemerintah telah memberikan efisiensi sebesar 20,86% pada tahun 2025 dan diperkirakan 20,43% pada tahun 2026. Prabowo menekankan bahwa dengan konsolidasi yang lebih luas dan disiplin, penggunaan katalog elektronik perencanaan berbasis data dapat menghasilkan efisiensi hingga 30% dari belanja pengadaan sebesar Rp 1.200 triliun, yang setara dengan Rp 360 triliun dalam satu tahun.

Sebagai contoh, pengadaan Layar Pintar Interaktif (IFP) untuk sekolah-sekolah. Dengan konsolidasi pembelian di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah bisa membeli IFP dengan harga yang lebih murah, sekitar Rp 26 juta per unit dibandingkan dengan pembelian terpisah oleh pemerintah daerah seharga Rp 150 juta per unit.

Prabowo menegaskan bahwa langkah pengkonsolidasian pengadaan barang dan jasa serupa akan segera dilakukan pemerintah dengan peningkatan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Tujuannya adalah agar pengadaan menjadi lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel, serta memanfaatkan efisiensi yang dihasilkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Source link