Dalam beberapa waktu terakhir, sorotan terhadap kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto semakin tajam. Setiap kali beliau hadir dalam pertemuan bilateral, mengikuti konferensi internasional, atau melakukan pembicaraan dengan pemimpin negara lain, publik segera membicarakannya. Fenomena ini tak hanya ramai di media arus utama, melainkan juga menjadi perbincangan panas di berbagai platform media sosial.
Namun, reaksi masyarakat terhadap seringnya Presiden mengunjungi negara lain tidak selalu bernuansa positif. Pertanyaan sederhana namun berulang seperti “Mengapa presiden kita begitu sering bepergian ke luar negeri?” atau “Manfaat yang didapat Indonesia apa sih?” kerap muncul di kolom komentar dan forum publik. Tak jarang publik merasa kebingungan, sebab hasil dari diplomasi cenderung tak sejelas implementasi fisik seperti pembangunan jalan atau bantuan langsung ke masyarakat.
Padahal, pada realitas dunia yang makin dinamis serta penuh ketegangan antar-negara besar saat ini, diplomasi aktif melalui kunjungan kenegaraan memiliki urgensi yang tidak bisa disepelekan. Perjalanan luar negeri Presiden Prabowo selama masa pemerintahannya menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak sekadar menonton dari pinggir, melainkan aktif menjaga kepentingan nasional di panggung global. Peningkatan aktivitas seperti ini menandakan adanya pergeseran menuju peran yang lebih proaktif demi mengamankan posisi Indonesia di tengah derasnya arus geopolitik.
Topik ini menjadi bahan diskusi menarik di acara IR Youth Talks yang diselenggarakan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok. Anggy Pasaribu, seorang jurnalis independen yang memoderatori diskusi tersebut, menyoroti adanya kesenjangan antara langkah diplomasi pemerintah dan persepsi masyarakat. Menurutnya, walau publik sadar Indonesia makin sering tampil di ranah internasional, banyak dari mereka tak memahami signifikansi di balik agenda-agenda tersebut.
Di tengah kompetisi terbuka antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat versus Tiongkok, serta belum redanya konflik Rusia-Ukraina dan memanasnya situasi di Timur Tengah, efek domino dari perubahan geopolitik itu nyata terasa di Indonesia. Mulai dari fluktuasi harga energi, gangguan rantai pasok, hingga pengaruh langsung terhadap kestabilan usaha dan lapangan pekerjaan, semuanya menjadi bagian dari risiko global saat ini.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menyampaikan analisisnya bahwa situasi sekarang menempatkan Indonesia pada posisi yang nyaris tanpa banyak pilihan, kecuali terus aktif membaca situasi dunia serta menjaga kontak dan kerja sama dengan banyak pihak. Ia menekankan bagaimana Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif, namun kini sanggup menerapkan fleksibilitas dalam berelasi dengan kekuatan global, mengadopsi strategi hedging—yakni menjaga hubungan dengan semua, tanpa berpihak ekstrem ke salah satu blok.
Dalam ranah akademik, Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menjelaskan bahwa model hedging Indonesia berkembang menjadi resilience-based hedging. Strategi ini memadukan keterbukaan dalam berelasi eksternal sekaligus menambah daya tahan domestik, sehingga perlindungan bagi kepentingan nasional lebih kuat saat krisis global melanda.
Keterlibatan Indonesia di berbagai forum seperti G20, ASEAN, hingga BRICS sebetulnya bukan sekadar mengejar eksistensi internasional, tetapi lebih sebagai bagian dari upaya strategis menjaga ruang gerak dan memperluas kesempatan di tengah persaingan global yang semakin sengit. Namun, pesan strategis ini sebagian besar hanya berakhir di lingkaran elite pemerintahan.
Salah satu titik lemah yang disorot Anggy adalah kurangnya penerjemahan strategi diplomasi ke dalam bahasa yang menggugah masyarakat luas. Dengan narasi yang masih sangat teknokratis, masyarakat kebanyakan akhirnya menganggap kunjungan diplomatik sebatas kegiatan protokoler semata, bukan rangkaian strategi vital bangsa. Padahal, di era digital seperti sekarang, penyampaian informasi yang sederhana, menyentuh sisi emosional, dan mudah dipahami sangat dibutuhkan.
Komunikasi publik harus diangkat sebagai elemen utama dari diplomasi, bukan sekadar pelengkap. Pemerintah perlu menghadirkan juru bicara yang bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya diplomasi dalam memperkuat ekonomi, menarik investasi, menciptakan peluang kerja, serta memberikan jaminan keamanan. Penjelasan yang rutin dan jelas akan membantu publik memahami bahwa aktivitas luar negeri Presiden bukanlah buang-buang anggaran negara.
Kehadiran pemerintah di media sosial juga penting untuk menjaga agar narasi negara tetap substantif, bukan sekadar ramai tanpa makna. Hindari komunikasi yang terlalu bertahan atau hanya sekadar reaktif. Jika narasi yang dibangun tidak jelas, maka yang berkembang adalah opini-opini liar yang mengaburkan kepentingan strategis bangsa.
Tantangan diplomasi Indonesia hari ini tidak sekadar merespons perubahan dan persaingan global. Tantangan besar lainnya adalah membumikan argumen kebijakan luar negeri agar mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Sebab, keberhasilan diplomasi tidak hanya diukur dari seberapa dihormatinya Indonesia di dunia internasional, tetapi juga seberapa banyak rakyat Indonesia yang memahami dan mendukung arah diplomasi pemerintah.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
