Tahun 2025 menjadi tahun penuh gejolak untuk kawasan Asia, dibayangi oleh konflik internal yang berujung pada perang saudara. Pertikaian pun kian menyerupai luka lama yang tak kunjung sembuh. Di berbagai sudut peta, dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah, perang saudara tak hanya menggerus stabilitas politik, tetapi juga memukul warga sipil, ekonomi, dan masa depan generasi berikutnya. Empat negara menjadi cermin paling nyata betapa perang saudara bukan sekadar soal senjata, melainkan juga soal kekuasaan, identitas, dan kegagalan rekonsiliasi: Myanmar, Sudan, Suriah, dan Yaman.
Pemilu di Myanmar yang digelar setelah kudeta militer 2021 masih belum mampu menyelesaikan konflik yang meluas. Partai pemenang pemilu 2020, National League for Democracy (NLD), dibubarkan dan pemungutan suara terganggu oleh pertempuran antara militer dan kelompok perlawanan bersenjata. Di sisi lain, Sudan menghadapi situasi di mana pasukan pemerintah berseteru dengan faksi-faksi bersenjata yang mengincar urat nadi ekonomi negara, terutama di sektor energi. Konflik antara SAF dan RSF mengakibatkan serangkaian serangan terhadap infrastruktur minyak dan energi, membawa Sudan ke dalam medan perang energi yang berdampak luas pada warga sipil.
Suriah, usai kejatuhan Bashar al-Assad, menghadapi tantangan membangun stabilitas pascakonflik. Dengan infrastruktur yang rusak parah dan fragmentasi kekuasaan, upaya transisi politik sulit untuk menyatukan negara yang terpecah belah. Sementara, Yaman mengalami ketegangan politik yang belum terselesaikan meskipun pertempuran besar mereda. Konflik internal di Yaman dipenuhi dengan ketidakpastian, mengancam kembali ke fase perang terbuka tanpa solusi politik inklusif. Kondisi empat negara ini menegaskan bahwa perang saudara tidak hanya merusak keamanan, tetapi juga menyulitkan proses rekonstruksi dan rekonsiliasi.
