Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada tahun 2026. Pramono memastikan bahwa kenaikan UMP tersebut akan dapat diterima oleh semua pihak terkait, termasuk pengusaha, buruh, dan pemerintah daerah. Detail angka pasti kenaikan UMP akan dijelaskan dalam pengumuman resmi yang dilakukan hari ini. Pramono juga menegaskan komitmennya untuk mematuhi Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang UMP sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2025.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan mengumumkan UMP 2026 hari ini. Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pengusaha dan buruh masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai besaran angka kenaikan UMP. Pengusaha mengusulkan kenaikan sebesar 4,745%, sementara buruh mengusulkan angka yang lebih tinggi. Pemerintah, sebagai penengah di tengah kepentingan buruh dan pengusaha, juga memberikan usulan besaran kenaikan UMP sesuai dengan kondisi tingkat pengangguran terbuka di Jabar.
Pemerintah harus memperhitungkan berbagai faktor dalam menetapkan kenaikan UMP, termasuk pertimbangan risiko kerja dalam sektor jasa konstruksi dan pertambangan. Dalam konteks keseimbangan kepentingan antara pekerja dan perusahaan, pemerintah harus mengambil keputusan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, penggunaan indikator alpha sebagai acuan untuk menetapkan kenaikan UMP dan UMSP juga menjadi pertimbangan utama dalam proses pengumuman UMP 2026. Seluruh keputusan terkait dengan kenaikan UMP dan UMSP harus ditetapkan paling lambat hari ini berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
