![](https://portaldetik.live/wp-content/uploads/2025/12/kantor-pelayanan-pajak-kpp-pratama-mampang-prapatan-membuka-layanan-pojok-pajak-di-lobi-gedung-bank.jpeg; charset="utf-8" "kantor-pelayanan-pajak-kpp-pratama-mampang-prapatan-membuka-layanan-pojok-pajak-di-lobi-gedung-bank.jpeg-charsetutf-8")
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak Indonesia untuk segera mengaktifkan akun sistem perpajakan terbaru, Coretax. Hal ini diperlukan karena pelaporan SPT pajak ke depan akan wajib dilakukan melalui Coretax. Saat ini, sebanyak 7,5 juta wajib pajak telah berhasil mengaktifkan akun Coretax, di mana sekitar 5,9 juta di antaranya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, sisanya merupakan Wajib Pajak Badan, instansi pemerintah, dan PMSE. Jumlah wajib pajak yang telah menerima kode otorisasi baru adalah sebanyak 4,6 juta.
Proses aktivasi akun Coretax DJP tergolong mudah, dimulai dengan syarat utama yaitu sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah-langkah aktivasi meliputi membuka laman Coretax DJP, memasukkan NPWP, mengisi email dan nomor ponsel terdaftar, melakukan verifikasi identitas, dan membuat passphrase. Proses selanjutnya adalah membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP) sebagai tanda tangan elektronik resmi untuk dokumen perpajakan melalui Coretax. Langkah terakhir adalah validasi KO DJP melalui Portal Saya. Dengan mengikuti prosedur ini, Wajib Pajak dapat memastikan kelancaran dalam mengisi SPT tahunan 2025 mulai awal 2026.
Memperhatikan kewajiban ini, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan Coretax dengan baik untuk memudahkan proses perpajakan mereka. Kehadiran Coretax sebagai sistem perpajakan terbaru membantu memodernisasi dan memperbaiki efisiensi dalam pelaporan pajak, sehingga memastikan keteraturan dan keterbukaan dalam sistem perpajakan negara. Jika mengalami kesulitan atau pertanyaan lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mengunjungi kantor pajak terdekat untuk bantuan lebih lanjut. Dengan begitu, kepatuhan pajak dapat terjaga dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, informasi dan panduan resmi dari DJP juga dapat diakses melalui situs resmi mereka untuk memastikan proses perpajakan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
