IPGSC 2025 yang diadakan oleh Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, menjadi panggung penting bagi Raden Wijaya Kusumawardhana—Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya—untuk menyoroti tantangan dan peluang besar di era digital, terutama terkait kecerdasan buatan (AI), geopolitik, serta ancaman siber. Dalam pemaparannya mewakili Menteri Komunikasi dan Digital, ia mengangkat isu utama tentang bagaimana berkembangnya AI dan teknologi digital kini menjadi faktor penentu dalam lanskap kekuatan global dan pertahanan nasional.
Saat ini, ujar Raden, data dan algoritma telah berubah menjadi sumber daya krusial yang diperebutkan di tingkat internasional. Teknologi digital, yang dulu lebih banyak dibatasi pada peran fasilitator, kini sudut pandangnya bergeser menjadi infrastruktur kekuatan yang mengatur dinamika politik, ekonomi, dan keamanan dunia. AI membawa dampak besar, tidak hanya pada pengembangan inovasi, melainkan juga pada pertarungan memperebutkan dominasi global, di mana penguasaan teknologi itu jadi komponen vital bagi negara manapun.
Mengamati tren global, ia mencontohkan bagaimana inovasi DeepSeek dari Tiongkok berhasil mengguncang hegemoni perusahaan-perusahaan AI asal Barat. Dengan pendanaan relatif kecil, DeepSeek mampu menggeser valuasi pasar AI dunia, yang sebelumnya stabil di angka 1 miliar USD menjadi 969 juta USD. Hal ini mencerminkan kecepatan perubahan dan kerasnya persaingan dalam ekosistem teknologi saat ini.
Tidak berhenti di sana, konflik bersenjata di sejumlah kawasan dunia seperti Iran–Israel dan Rusia–Ukraina kini semakin kerap melibatkan AI sebagai alat krusial dalam bidang pertahanan, intelijen, dan otomatisasi senjata otonom. AI kini tidak hanya dilihat dari segi manfaat ganda (dual-use) antara sipil dan militer, tetapi juga terkait erat dengan jaringan microchip global, penetapan standar internasional oleh negara yang dominan secara teknologi, dan meningkatnya resiko ketergantungan negara terhadap infrastruktur digital asing. Semua aspek ini mengukuhkan kedudukan AI sebagai isu kunci dalam geopolitik masa kini.
Ancaman siber, menurut Raden, juga hadir dengan wajah baru yang jauh lebih kompleks dan sulit diprediksi. Dunia siber kini bukan hanya ruang tanpa batas yang mempertemukan banyak aktor, namun juga arena pertarungan antara teknologi untuk kepentingan sipil dan militer. Alat, perangkat lunak, dan algoritma canggih yang awalnya untuk kemajuan publik bisa dengan mudah diadaptasi sebagai senjata oleh negara, kelompok peretas, maupun organisasi nonnegara.
Ia mengingatkan bahwa teknologi siber bersifat multifungsi (dual-use). Infrastruktur digital yang tujuannya memperlancar kehidupan sehari-hari, ternyata rentan disalahgunakan untuk aksi sabotase, pencurian data, serangan pada layanan publik, atau operasi intelijen. Perkembangan ini menciptakan peta ancaman baru, di mana persaingan negara berlangsung seiring resiko serangan dari kelompok siber dan aktor individu yang justru bisa sangat merusak, walau modal mereka terbatas.
Ruang siber, kata Raden, itu juga penuh kerumitan karena sifatnya yang asimetris. Negara-negara bermodal teknologi tinggi dapat meluncurkan serangan sangat presisi ke infrastruktur penting negara lain, namun satu kelompok kecil saja mampu menciptakan kerusakan besar lewat malware atau eksploitasi celah keamanan tersembunyi seperti zero-day. Fakta ini mengukuhkan ruang siber sebagai ajang operasi yang sama berbahayanya untuk negara kuat dan lemah.
Lebih jauh lagi, dunia siber diwarnai ambigu dan sulitnya menelusuri pelaku serangan. Banyak aksi dilakukan melalui perantara atau proxy; entah kelompok kriminal, konsultan siber, hingga aktor independen. Penyerang pun semakin lihai memanfaatkan AI guna meningkatkan skala dan kecepatan kreasi serangan, menyebarkan konten palsu, serta menembus pertahanan sistem dengan ketelitian tinggi. Bahkan, AI generatif digunakan sebagai alat produksi disinformasi serta propaganda digital, menambah dimensi baru dalam operasi psikologis dan pengaruh opini publik, baik oleh negara maupun pihak lain demi kepentingan tertentu.
Atas semua tantangan itu, Raden menegaskan bahwa problem siber sejatinya adalah masalah strategis, bukan semata teknikal. Serangan di dunia maya mengancam integritas kedaulatan digital, keamanan nasional, hingga kestabilan politik suatu negara. Menurutnya, Indonesia mesti membangun sistem ketahanan siber nasional yang solid, memperkuat kemampuan pencegahan, dan menumbuhkan talenta digital demi memastikan negara mampu mengendalikan teknologi yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan.
Dalam konteks global, lanjut Raden, Indonesia harus berani mengambil langkah strategis untuk menegakkan kedaulatan digital. Hal ini menuntut kebijakan yang menyeluruh—dari investasi pengembangan SDM digital dan riset AI, penguatan industri mikroprosesor, sampai proteksi pada infrastruktur penting yang vital bagi keamanan nasional. Langkah-langkah ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk tetap tangguh dan mandiri dalam menghadapi kompetisi AI yang makin ketat.
Mengakhiri pidatonya, Raden memaparkan bahwa masa depan bangsa tidak cukup sekadar mengejar kepemilikan teknologi tercanggih. Yang terpenting adalah memastikan kemampuan menjaga, mengelola, dan mempertahankan aset teknologi tersebut, agar tetap selaras dengan kepentingan nasional dan menjadi landasan kuat dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah.
Sumber: AI Dan Ancaman Siber Menguji Kedaulatan Digital Indonesia Di Tengah Persaingan Global
Sumber: AI, Geopolitik, Dan Ancaman Siber: Tantangan Kedaulatan Digital Indonesia Di Era Kompetisi Teknologi Global
