Amerika Serikat (AS) dan China, sebagai dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, seringkali memiliki hubungan yang tegang secara geopolitik. Meskipun demikian, sebuah laporan riset terbaru mengungkap fakta menarik bahwa AS merupakan negara yang paling banyak menerima pinjaman dari China. Laporan ini disusun oleh AidData, sebuah laboratorium riset di College of William & Mary, Virginia, yang mengungkapkan bahwa China telah memberikan pinjaman luar negeri sebesar US$2,2 triliun antara tahun 2000 hingga 2023, melebihi perkiraan sebelumnya.
Menariknya, AS menjadi negara penerima terbesar dari pinjaman China dengan total US$202 miliar yang disalurkan dalam hampir 2.500 proyek dan aktivitas yang tersebar di seluruh negara bagian. Diikuti oleh Rusia, Australia, dan Venezuela dengan masing-masing jumlah pinjaman yang diterima.
Hasil laporan tersebut juga mengungkap bahwa sebagian besar pinjaman China tidak hanya ditujukan untuk negara-negara berkembang, namun juga kepada negara maju. Sementara pinjaman tersebut tidak semata untuk pembangunan, melainkan juga untuk mendukung tujuan strategis China, seperti infrastruktur strategis, sumber daya mineral, dan akuisisi aset teknologi tinggi.
China menggunakan pendekatan economic statecraft, yaitu memanfaatkan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politik dan keamanan nasional. Hal ini terlihat dari penyaluran pinjaman yang mendukung ambisi China menjadi kekuatan teknologi dan industri terbesar di dunia.
Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti bahwa China telah memengaruhi negara-negara Barat, termasuk AS, dalam pendekatan bantuan dan kredit mereka. Pemerintahan AS, baik di bawah kepemimpinan Biden maupun Trump, terlibat dalam upaya membiayai akuisisi aset strategis di negara berpendapatan tinggi atas nama keamanan nasional.
Kongres AS sedang mempertimbangkan untuk mengalihkan dana dari USAID ke U.S. International Development Finance Corporation (DFC) agar dapat beroperasi lebih luas di proyek-proyek strategis di negara maju demi keamanan nasional AS. Jika langkah ini terealisasi, DFC akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam operasinya di negara-negara tersebut.
