Transformasi ancaman terhadap kedaulatan suatu negara di masa kini sudah melampaui batas-batas fisik. Teknologi digital telah menciptakan medan baru di mana perang informasi berlangsung, mempengaruhi persepsi, serta menciptakan celah bagi pihak-pihak luar untuk mengintervensi stabilitas negara. Dalam lanskap modern ini, arus narasi dan data di ranah maya sama berbahayanya dengan serangan militer konvensional yang selama ini dikenal.
Dinamika ancaman kian rumit karena aktor yang terlibat datang dari dalam maupun luar negeri. Sering kali, mereka beroperasi dengan motif dan metode yang tumpang tindih, sehingga membingungkan aparat dalam membedakan mana pengaruh internal dan mana yang merupakan infiltrasi dari aktor asing.
Pengalaman Taiwan pada 2020 bisa dijadikan cermin. Pada pemilihan presiden tahun tersebut, intervensi digital berskala besar menguji kekuatan demokrasi Taiwan. Dugaan keterlibatan Tiongkok dalam operasi informasi sangat kuat, ditandai dengan aneka taktik yang terkoordinasi.
Sumber informasi yang tampak kredibel, seperti media berhaluan pro-Beijing, menyebarkan narasi yang menjelekkan demokrasi Taiwan. Sementara itu, konten-konten dari content farm di berbagai negara—termasuk Malaysia—mengisi algoritma media sosial dengan artikel dangkal, mendorong opini tertentu menjadi viral. Banyak influencer setempat bahkan tidak menyadari bahwa mereka turut memperluas pesan-pesan propaganda yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri.
Propaganda yang dihembuskan konsisten: sistem demokrasi digambarkan cacat, pemimpin Taiwan difitnah sebagai antek asing, dan situasi Hong Kong digunakan sebagai bukti kegagalan demokrasi. Selain itu, berita palsu beredar melalui aplikasi pesan instan, seperti peringatan palsu bahwa memilih di TPS berisiko terkena pneumonia Wuhan—upaya nyata untuk mengintimidasi warga agar tidak berpartisipasi.
Menariknya, upaya ini tidak dijalankan oleh aparat negara secara langsung. Operasi lebih banyak dilakukan oleh kelompok non-negara seperti perusahaan komunikasi, influencer, serta content farm yang memprioritaskan keuntungan bisnis. Realitas ini menjadikan batas antara aktor sipil dan militer, atau aktor domestik dan asing semakin kabur. Seorang akademisi, Broto Wardoyo, menekankan, “Ancaman informasi kini bersifat hibrida. Siapa pun—baik negara, organisasi, maupun individu non-negara—dapat menjadi pelaku, dan asal muasalnya makin sulit diidentifikasi.”
Akibatnya cukup kentara. Bukan sekadar misinformasi, tetapi masyarakat menjadi terpecah, terjebak dalam ruang gema digital di mana opini yang sama diulang terus-menerus. Perdebatan menjadi semakin tajam, sementara model pemerintahan otoriter justru diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih mantap di mata publik. Legitimasi pemerintah hasil pemilu pun bisa tereduksi tanpa perlu kekuatan fisik.
Dari pengalaman Taiwan inilah, Indonesia patut waspada. Risiko serupa menghantui Indonesia yang memiliki ruang digital luas dan demografi pengguna internet yang besar di Asia Tenggara. Terbentuknya polarisasi politik dapat dimanfaatkan oleh aktor luar melalui narasi dan algoritma digital yang dikendalikan secara halus lewat aktor lokal. Apabila tak diantisipasi, pengaruh asing bisa menyusup tanpa bisa dikenali ujung pangkalnya.
Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan digital dan memperbesar literasi masyarakat terhadap serangan informasi. Penyaringan dan pengawasan konten di dunia maya, serta peningkatan kesadaran publik terhadap bahaya perang informasi, merupakan langkah krusial agar demokrasi tetap kokoh. Indonesia harus belajar bahwa batas-batas di dunia digital sangat tipis, dan menjaga integritas sistem politik menuntut kewaspadaan kolektif terhadap berbagai bentuk ancaman non-militer yang kini marak digunakan.
Sumber: Ancaman Siber Global: Operasi Informasi Asing, Kasus Taiwan 2020, Dan Tantangan Kedaulatan Negara Di Era Digital
Sumber: Ancaman Siber Makin Nyata! Aktor Non-Negara Ikut Guncang Politik Dunia
