Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp12,03 triliun untuk tahun anggaran 2026. Sebagian besar anggaran ini, yakni lebih dari Rp10,6 triliun, diprioritaskan untuk program perumahan dan kawasan permukiman, dengan fokus utama pada penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat.
Sumber dana proyek tersebut berasal dari skema Pembiayaan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp2,55 triliun, serta SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Rp 218 miliar, dengan sumber utama dari rupiah murni. Dana sebesar Rp7,92 triliun dari rupiah murni dialokasikan untuk kegiatan tertentu, sedangkan alokasi terbesar mengarah ke pembangunan permukiman, termasuk proyek air bersih, sanitasi, dan penanganan kawasan kumuh.
Program Swasembada Air mengalokasikan dana sebesar Rp1,04 triliun untuk proyek-proyek vital di sektor hulu dan hilir penyediaan air bersih di berbagai daerah. Selain itu, program IBM yang mencakup berbagai inisiatif juga mendapat alokasi signifikan sebesar Rp1,27 triliun.
Dana juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan timur Indonesia, dengan dukungan DOB Papua sebesar Rp724,06 miliar. Meskipun jumlahnya kecil, pos anggaran Tanggap Darurat tetap disiapkan sebesar Rp100 miliar untuk kebutuhan mendesak akibat bencana.
Selain itu, ada dukungan teknis untuk pengembangan kapasitas daerah, pemantauan risiko, dan inovasi teknologi yang dialokasikan sebesar Rp893,2 miliar. Proyek lanjutan dan optimalisasi juga termasuk dalam alokasi anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.