Gelombang demonstrasi yang terjadi baru-baru ini telah berdampak luas. Beberapa partai politik mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang dianggap melakukan pernyataan atau tindakan yang menyinggung perasaan masyarakat. Keputusan itu diumumkan setelah pertemuan strategis Presiden Prabowo Subianto dengan pemimpin lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa partai politik telah mengambil langkah konkrit, seperti pencabutan keanggotaan, pengurangan tunjangan, dan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota dewan yang bersalah. Prabowo menyatakan bahwa akan ada pencabutan kebijakan terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru serta penonaktifkan kadernya dari keanggotaan DPR RI.
Daftar lima anggota DPR yang dinonaktifkan termasuk Ahmad Sahroni dari Partai NasDem, Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, dan Adies Kadir dari Partai Golkar. Tindakan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab partai politik terhadap aspirasi masyarakat dan untuk menjaga kedisiplinan dan etika politik. Langkah tegas ini diharapkan dapat meredakan ketegangan publik dan memperkuat komitmen wakil rakyat terhadap aspirasi masyarakat. Prabowo juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat selalu dijamin oleh undang-undang dan instrumen internasional, asalkan disampaikan secara damai.
