Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025, tengah gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi anggota DPR. Dalam rapat tersebut, disepakati langkah tegas seperti pencabutan keanggotaan anggota DPR kontroversial dan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025 untuk memulihkan kepercayaan publik. Presiden juga menekankan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat dan penanganan tegas terhadap aksi anarkis. Berbagai poin penting dari rapat tersebut menjadi sorotan, di antaranya pemintaan kepada pimpinan partai politik untuk bertindak tegas terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran, proses pemeriksaan kasus Affan yang cepat dan transparan, evaluasi tunjangan DPR, moratorium kunjungan, dan keterbukaan bagi input masyarakat. Stabilitas nasional dianggap prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden menyimpulkan rapat dengan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan demi masa depan yang lebih baik untuk rakyat Indonesia.
Poin Penting Rapat Kabinet Presiden Prabowo 31 Agustus 2025
