Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan evaluasi terkait perkembangan situasi keamanan nasional. Keduanya dipanggil Presiden untuk mengevaluasi situasi terkini setelah beberapa hari aksi unjuk rasa di berbagai wilayah yang dinilai melanggar aturan yang berlaku. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, namun harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan menjaga persatuan bangsa.
Kapolri menyoroti eskalasi aksi anarkis dalam beberapa wilayah, mulai dari pembakaran gedung, fasilitas umum, hingga penyerangan terhadap markas. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi pidana. Presiden Prabowo telah memberikan instruksi kepada TNI-Polri untuk mengambil langkah tegas terhadap aksi-aksi anarkis tersebut. Mereka diminta untuk bertindak sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
Dengan adanya instruksi dari Presiden, diharapkan aparat TNI-Polri dapat menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang tegas untuk meredam aksi-aksi anarkis tersebut. Evaluasi situasi keamanan nasional juga menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas negara. Kedua institusi diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi kepentingan umum.
