Pemerintah Indonesia sedang mengevaluasi rencana untuk memberikan perawatan medis kepada 2.000 warga Palestina dari Gaza yang berada dalam konflik bersenjata. Rencana ini sedang dalam tahap pembahasan lintas kementerian untuk memastikan kelayakan logistik, aspek hukum, dan konsekuensi kebijakan luar negeri. Pulau Galang, yang sebelumnya digunakan sebagai kamp pengungsi Vietnam dan rumah sakit darurat pandemi, menjadi salah satu opsi potensial. Namun, keputusan akhir masih dalam tahap eksploratif dan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri.
Dalam diskusi yang telah dilakukan, fokus utamanya adalah pada persiapan logistik, kesiapan medis, dan kerangka hukum yang dibutuhkan. Selain Pulau Galang, opsi lain seperti fasilitas di Jawa Barat dan Jawa Tengah serta rumah sakit militer besar di Jakarta juga sedang dipertimbangkan. Semua prosedur akan dilakukan bersama dengan lembaga internasional seperti UNRWA dan ICRC, termasuk identifikasi, rekam medis, dan protokol repatriasi.
Meskipun rencana ini adalah langkah kemanusiaan, ia juga dipandang sebagai isu yang sangat sensitif secara politik. Pemerintah Indonesia memastikan bahwa langkah ini akan selaras dengan prinsip hukum humaniter internasional dan memastikan penghormatan terhadap hak kembali warga Palestina. Selain itu, pelaksanaan rencana ini juga akan memerlukan persetujuan dan dukungan dari para pemangku kepentingan terkait, termasuk otoritas Palestina dan negara-negara di sekitarnya.
Meskipun pembahasan masih berlangsung, Indonesia tetap aktif memberikan bantuan ke Gaza. Operasi penerjunan bantuan udara yang berhasil dilaksanakan merupakan contoh kolaborasi yang efektif antara Indonesia dan Yordania. Menteri Luar Negeri Sugiono juga telah menyangkal klaim tentang negosiasi antara pemerintah Israel dengan negara tertentu terkait evakuasi warga Gaza. Indonesia tetap fokus pada memberikan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan dalam situasi yang kompleks ini.
