Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tegas memperingatkan para tokoh kunci, terutama para Jenderal dari TNI, Polri, dan partai politik agar tidak memberikan dukungan atau melindungi kegiatan pertambangan ilegal. Data yang disampaikan kepada Prabowo menunjukkan adanya 1.063 tambang ilegal di Indonesia, yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD 2025 di Gedung DPR MPR Jakarta, Prabowo menyerukan dukungan dari seluruh MPR dan partai politik untuk menyelesaikan masalah ini demi kepentingan rakyat.
Prabowo memberikan peringatan yang sama tegasnya untuk para Jenderal TNI dan Kepolisian serta untuk pemimpin dan anggota Partai. Dia menekankan pentingnya kerjasama semua pihak dalam menindak tegas kegiatan ilegal ini demi kepentingan negara dan rakyat. Selain masalah tambang ilegal, Prabowo juga menyoroti masalah ribuan hektar perkebunan kelapa sawit yang melanggar aturan dan kini sudah berada di bawah kendali negara.
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menegakkan hukum terkait dengan penambangan ilegal dan perkebunan yang melanggar regulasi. Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah berhasil menguasai kembali sebagian lahan yang sebelumnya digunakan secara ilegal. Keputusan pengadilan yang telah berjalan selama 18 tahun terkait dengan sengketa lahan juga menjadi perhatian Prabowo, yang memerintahkan agar negara mengambil alih kembali lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum dan dukungan penuh dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah ilegalitas yang merugikan negara dan masyarakat. Tindakan keras akan diambil terhadap siapapun yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut, tanpa terkecuali.