Investasi ilegal masih terus marak di masyarakat, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan. Tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51 persen, namun tingkat literasi keuangan hanya mencapai 66,46 persen menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Selain itu, masyarakat cenderung ingin praktis dan tidak sabar dalam berinvestasi, sehingga langsung menggunakan produk keuangan tanpa pemahaman yang cukup.
Andes Novytasary dari OJK Jakarta juga menyoroti bahwa masyarakat Indonesia seringkali mengikuti tren di media sosial tanpa memperhatikan profil risiko keuangan mereka. Promosi investasi ilegal pun cukup gencar di media sosial, yang membuatnya semakin menarik bagi masyarakat yang ingin cepat kaya. Selain itu, digitalisasi memudahkan para pelaku investasi ilegal untuk membuat laman web atau aplikasi baru yang sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum.
Menanggapi hal ini, OJK berusaha bersaing dengan teknologi demi menindak pelaku investasi ilegal. Meskipun mereka berhasil menindak satu aplikasi atau laman web ilegal, para pelaku dengan mudah membuat yang baru lagi. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan dan kondisi keuangan sendiri agar terhindar dari investasi ilegal yang merugikan.
