Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, telah menjadi perhatian publik setelah kontroversi yang diakibatkan oleh kebijakannya untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, yang memicu demo protes. Meski kebijakan tersebut dibatalkan dan permintaan maaf telah disampaikan, namun Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap melakukan demonstrasi menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya.
Sudewo, yang resmi menjabat Bupati Pati sejak 18 Juli 2025, memiliki latar belakang pendidikan dan karier yang cukup mumpuni. Dilahirkan di Pati pada 11 Oktober 1968, Sudewo telah meniti karier profesional di sektor konstruksi sebelum berkiprah dalam dunia pemerintahan. Sebagai anggota DPR RI yang terpilih melalui Partai Gerindra, Sudewo telah memiliki pengalaman politik yang luas.
Namun, kontroversi kebijakan pajak yang diterapkannya serta dugaan keterlibatannya dalam kasus suap DJKA membuat Sudewo dihadapkan pada ujian politik yang besar. Demonstrasi besar-besaran yang menuntutnya mundur dari jabatan bupati, bersamaan dengan sorotan dari KPK terhadap kasus dugaan suap, membuat masa depan Sudewo sebagai pemimpin daerah menjadi tidak pasti.
Dengan demikian, Sudewo harus menghadapi tantangan besar dalam kepemimpinannya sebagai Bupati Pati, menjaga integritasnya dan reputasinya di mata publik. Protes warga dan sorotan dari lembaga penegak hukum menjadi indikasi bahwa masa depan kebijakan dan karier politiknya dapat dipengaruhi oleh bagaimana ia menanggapi tantangan ini. Selain itu, Sudewo juga diharapkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan transparansi dalam kepemimpinannya demi kebaikan daerah dan rakyat Pati.
