Pemerintah melalui Perusahaan Umum Bulog telah mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Penyaluran tersebut didorong untuk dipermudah agar lebih tepat sasaran. Ada dua saluran pelepasan yang dilakukan, yaitu bantuan pangan beras kepada 18,3 juta keluarga dan beras SPHP. Penyaluran beras SPHP tahun ini menghadapi target yang lebih ketat untuk memastikan penyaluran sesuai tujuan. Pada akhir Juni 2025, sebagian besar stok beras di Bulog berusia lebih dari empat bulan, melebihi batas ideal penyimpanan beras.
Pengamat Pertanian, Khodori, melihat bahwa pelepasan CBP oleh Bulog membawa harapan bagi warga yang terdampak harga beras yang terus melonjak tinggi. Selain itu, penyaluran bantuan pangan beras dan beras SPHP juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, pasokan, daya beli warga, serta mengendalikan inflasi. Penyaluran beras SPHP tahun ini mengikuti prosedur yang lebih ketat dengan kemasan retail, rekomendasi dari dinas ketahanan pangan, dan penerapan sanksi tegas jika ada pelanggaran.
Keputusan Kepala Bapanas mengenai pengetatan penyaluran beras SPHP tahun ini juga mempengaruhi jaringan saluran penyaluran. Mitra penyalur harus mematuhi persyaratan yang ketat, mulai dari pendaftaran hingga penjualan beras ke konsumen. Prosedur yang lebih ketat ini adalah respons terhadap permasalahan penyaluran SPHP yang seret, sehingga otoritas perlu mencari skema lain yang memungkinkan aliran stok beras lebih lancar. Dengan stok beras di pasar yang semakin tipis, fokus pemerintah saat ini seharusnya pada penyaluran beras ke pasar sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras bagi masyarakat.