Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menduga adanya keterlibatan produsen besar dalam kasus beras oplosan premium, karena ini merupakan masalah sangat penting terkait dengan pangan masyarakat Indonesia. Menurutnya, kasus yang melibatkan persoalan pangan selalu besar, tidak mungkin kecil. Choirul Anam juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah berdiskusi dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus terkait kasus beras oplosan ini. Mereka sedang dalam proses penyelidikan, namun belum mendalami secara detail perihal bagaimana oplosan beras tersebut.
Dalam konteks kebutuhan pokok masyarakat, penanganan kasus ini harus segera dilakukan dan diumumkan kepada publik. Choirul Anam meminta dukungan masyarakat untuk memberikan ruang bagi penyidik untuk bekerja secara profesional dan akuntabel dalam mengungkap kasus ini. Selain itu, Choirul Anam juga menekankan bahwa penindakan yang tegas harus dilakukan terhadap pelaku kejahatan terkait pangan, untuk mencegah terulangnya tindakan yang sama di masa depan. Selain beras, kemungkinan masalah serupa juga bisa terjadi pada kebutuhan pokok lainnya.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa beberapa produsen beras terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran. Beberapa produsen yang diperiksa termasuk WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah menyampaikan bahwa 212 merek beras yang melanggar standar telah diserahkan kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Sejauh ini, sudah ada 10 produsen yang telah diperiksa terkait kasus ini.
Pemerintah mendorong agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, karena ini bukan hanya masalah hukum tetapi juga berdampak pada kebutuhan pangan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Proses hukum harus berjalan dengan baik dan efisien untuk memastikan keadilan bagi masyarakat.
