Pemakzulan adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks politik, terutama ketika terjadi masalah serius dalam kepemimpinan atau adanya dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat tinggi. Namun, penting bagi masyarakat untuk memahami secara jelas apa itu pemakzulan dan siapa yang bisa dikenai proses ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemakzulan berarti saat seseorang berhenti dari jabatannya atau turun dari tahta. Proses pemakzulan terjadi ketika seseorang dipecat dari jabatannya atau secara sukarela melepas kedudukannya, terutama dalam konteks kerajaan.
Pemakzulan hanya bisa diterapkan pada presiden atau wakil presiden yang sudah menjalankan tugasnya secara resmi. Mekanisme pemakzulan di Indonesia diatur dengan ketat, dimulai dari pendapat setidaknya 25 anggota DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan di MPR. Proses ini menunjukkan bahwa pemakzulan tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau atas dasar ketidaksukaan belaka. Setiap tahap membutuhkan bukti yang kuat, proses hukum yang adil, dan pertimbangan konstitusional yang ketat.
Tujuan dari pemakzulan adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan bahwa pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden dilakukan atas dasar pelanggaran serius, bukan karena tekanan politik atau kepentingan kelompok. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pemakzulan, diharapkan masyarakat dapat merespons perkembangan politik dengan bijak dan kritis.
