Pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menggelar forum terbatas dengan tema Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan berbagai kalangan untuk membahas tantangan dan prospek reformasi intelijen Indonesia.
Diskusi tersebut menyoroti perlunya perkuatannya Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih responsif terhadap ancaman global. Menurut Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, yang menjadi moderator, Reformasi Intilijen Indonesia ini harus melibatkan berbagai bidang, termasuk perubahan budaya kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan lembaga intelijen tergantung pada kemampuannya mengidentifikasi dan merespon ancaman waktu. Model Threat-Based Intelligence sudah menjadi standar di negara lain, dan BIN perlu mengadopsi pedekatan ini untuk tidak hanya bereaksi terhadap kejadian, tetapi juga mencegah eskalasi ancaman.
Transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, membuktikan peran vital intelijen dalam menganalisis potensi ancaman. Rizal menegaskan bahwa situasi keuangan yang tidak stabil bisa menjadi tanda bahwa intelijen belum beroperasi secara optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko.
Reformasi Rekrutmen dan Budaya Intelijen
Awani Yamora Masta dari Center for International Relations Studies menekankan bahwa efektivitas badan intelijen dipengaruhi oleh rekrutmen dan penempatan personelnya. Seharusnya, rekrutmen didasarkan pada kompetensi teknis dan struktur organisasi, bukan hanya kedekatan politik.
Di negara maju, seleksi personel intelijen mempertimbangkan aspek akademik, psikologis, dan kecocokan individu dengan dinamika intelijen. Namun, politisasi rekrutmen belakangan ini di Indonesia, berpotensi menurunkan profesionalisme BIN sebagai lembaga negara.
Selain itu, budaya intelijen yang mementingkan kerahasiaan dihadapkan pada tantangan karena informasi semakin transparan. Kritik sering timbul terhadap seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Hal ini bertentangan dengan prinsip kerja intelijen yang mengutamakan kerahasiaan.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menekankan bahwa BIN memerlukan pengawasan ketat agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Salah satu tantangan utama dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional.
Negara-negara lain menerapkan mekanisme pengawasan terhadap badan intelijen mereka. Indonesia harus mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting:
Penggunaan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel dengan fokus pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Mempertahankan independensi lembaga dengan memastikan proses rekrutmen dan promosi didasarkan pada kompetensi, bukan afiliasi politik.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi lembaga intelijen untuk memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan peran optimal BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan Reformasi Intilijen Indonesia mampu membuat sistem intelijen lebih responsif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
