Pemuda Pancasila (PP) adalah organisasi paramiliter yang didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Organisasi ini awalnya bernama Pemuda Patriotik dan merupakan sayap pemuda dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Didirikan oleh tiga perwira tinggi TNI, A.H. Nasution, Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto, IPKI bertujuan menangkal ancaman komunisme yang diwakili oleh PKI serta menegakkan ideologi Pancasila sebagai pedoman bangsa. Seiring dengan perkembangan IPKI, Pemuda Patriotik berganti nama menjadi Pemuda Pancasila dan membentuk sayap organisasi seperti Buruh Pancasila, Tani Pancasila, dan Wanita Pancasila untuk menghadapi kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan PKI.
Pada era Orde Baru, IPKI berkembang menjadi partai politik namun mengalami perpecahan internal yang menyebabkan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Pemuda Pancasila memilih bersama Golkar yang saat itu dominan dalam pemerintahan. Pada tahun 1981, diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Pemuda Pancasila di Cibubur yang menetapkan Japto Soerjosoemarno sebagai Ketua Umum, yang memimpin ormas ini hingga kini.
Pemuda Pancasila memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada peristiwa 1965 yang mengakibatkan penggulingan pemerintahan Presiden Soekarno. Di era Orde Baru, organisasi ini mendukung kebijakan pemerintahan Soeharto dan memiliki jutaan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun terjadi perubahan dinamika politik, Pemuda Pancasila tetap bertahan.
Selain kontroversi, Pemuda Pancasila juga aktif dalam kegiatan sosial dan memperoleh beberapa pengakuan nasional, seperti pemecahan rekor MURI dan inisiasi sajadah anti COVID-19. Mereka juga memberikan bantuan bagi korban erupsi Gunung Semeru, menunjukkan kepedulian sosial di tengah bencana. Sebagai organisasi panjang sejarahnya, Pemuda Pancasila memiliki peran yang beragam dalam politik dan sosial Indonesia, menjadi elemen penting dalam dinamika negara.