Krisis Minyak dan Mata Uang: Ancaman Terbaru bagi Perekonomian Global

Parlemen Iran memberhentikan Menteri Ekonomi dan Keuangan, Abdolnaser Hemmati, atas kritik terhadap tingginya inflasi dan depresiasi mata uang negara itu. Presiden Masoud Pezeshkian, yang mempertahankan Hemmati sebagai mantan Gubernur Bank Sentral, mengajukan pembelaan atas langkah-langkah ekonomi yang diambil. Namun, anggota parlemen menyalahkan Hemmati karena kebijakan yang dianggap memperburuk kondisi ekonomi Iran, seperti meningkatnya inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.

Sejak Pezeshkian menjabat sebagai presiden pada Juli, upaya untuk memulihkan ekonomi Iran dan mengatasi sanksi ekonomi yang telah diberlakukan oleh Barat tidak berhasil. Nilai tukar mata uang rial Iran terus melemah di pasar gelap, mencapai angka rekor lebih dari 920.000 terhadap dolar AS. Sanksi yang dipimpin oleh AS telah mengakibatkan inflasi dua digit dan kenaikan harga barang konsumsi di Iran.

Ketegangan antara Iran dan AS memuncak setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran. Situasi ekonomi yang semakin memburuk telah menyebabkan tekanan pada menteri ekonomi sebelumnya, Masoud Karbasian, yang juga dipecat pada 2018 karena kondisi ekonomi yang buruk.

Dengan inflasi di Iran yang terus naik sejak 2019, kondisi ekonomi masyarakat semakin memburuk dengan tingginya pengangguran dan depresiasi mata uang. Menurut Bank Dunia, laju inflasi di Iran telah melebihi 30% per tahun sejak tahun 2019. Akibatnya, pemerintah Iran terus mengalami tantangan dalam mengelola ekonomi negara, terutama dalam upaya mengendalikan inflasi dan harga barang.

Menurut konstitusi Iran, pemecatan seorang menteri berlaku segera dengan penunjukan pejabat sementara hingga pengangkatan menteri yang baru. Pencopotan Abdolnaser Hemmati sebagai Menteri Ekonomi dan Keuangan diikuti dengan penunjukan pejabat sementara hingga pemilihan penggantinya. Sebelumnya, anggota parlemen juga pernah memberhentikan Menteri Industri Reza Fatemi Amin pada April 2023, yang berkaitan dengan lonjakan harga akibat sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Iran.

Source link