Sebanyak 2.912 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pola pengamanan yang ketat dan humanis diterapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar Mahkamah Konstitusi, demikian disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Condro. Pengamanan dilakukan baik di dalam gedung MK maupun di sekitar Monas untuk memastikan jalannya sidang berlangsung aman. Sinergi dengan semua pihak terus diperkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Personel Polri disiagakan di titik-titik strategis sekitar MK tanpa membawa senjata api. Selain pengamanan fisik, pola pengaturan lalu lintas juga diterapkan untuk menghindari kemacetan di sekitar lokasi sidang. Polri mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga ketertiban dan menghormati proses hukum di MK. Sidang putusan akhir 40 perkara sengketa Pilkada 2024 digelar di Ruang Sidang Gedung I MK pada pukul 08.00 WIB di Jakarta. Sidang akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya.
Dari 310 perkara PHPU Kada 2024 yang diregistrasi oleh MK, hanya 40 perkara dilanjutkan ke sidang pembuktian. Sebanyak 270 perkara lainnya terhenti dengan detail 227 perkara tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara gugur, dan 6 perkara bukan kewenangan MK. Semua proses dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
